Suara.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru, Robert Pakpahan siap untuk membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan para Wajib Pajak.
"Secara umum, kami akan membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan terpercaya, karena patuh kepada pajak seyogyanya tidak terlalu sulit," kata Robert seusai dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Robert Pakpahan terpilih sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang sudah memasuki masa pensiun.
Pada saat yang sama, Menteri Keuangan juga melantik Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menggantikan Robert Pakpahan.
Robert menjelaskan otoritas pajak siap untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan efisien serta mendorong tingkat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan kinerja sistem perpajakan tersebut.
Salah satu perbaikan proses bisnis itu adalah melakukan reformasi dalam sistem informasi untuk menekan jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh serta menciptakan sistem pemungutan yang lebih fair dan adil bagi Wajib Pajak.
"Sistem informasi sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak karena jumlah Wajib Pajak yang banyak di atas 30 juta dan jumlah informasi juga banyak, kita tidak bisa mengharapkan secara manual ini dikerjakan," ujarnya.
Robert juga siap mengawal jalannya pembahasan revisi Undang-Undang terkait perpajakan yang saat ini sedang dan akan dibahas dengan DPR, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Selain itu, pekerjaan rumah lainnya dalam jangka menengah panjang adalah mengawal persiapan pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) pada 2018 agar setiap informasi yang masuk dapat diolah otoritas pajak untuk menghasilkan penerimaan bagi negara.
"DJP harus mempunyai kesiapan dalam menerima informasi, mengolah dan meneruskan, sehingga setiap informasi yang masuk, validasi bisa dilakukan dengan tepat dan bila ditindaklanjuti bisa menghasilkan penerimaan yang baik," kata Robert.
Dalam jangka waktu dekat, Robert memastikan akan mengawal realisasi penerimaan pajak 2017 dalam satu bulan terakhir, agar defisit anggaran bisa dipertahankan dan tidak melampaui proyeksi yang sudah ditetapkan sebesar 2,67 persen terhadap PDB.
Meski merupakan pejabat yang memulai karir di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, namun dalam lima tahun terakhir, Robert mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sejak 2013. (Antara)
Berita Terkait
-
Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?
-
Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak
-
Purbaya Larang DJP Umumkan Kebijakan Pajak: Sudah Berkali-kali Meresahkan
-
Mengapa Purbaya Lembek soal Pajak ke Orang Super Kaya di RI?
-
Pamer Saldo Nyaris Rp1 M Diduga Editan AI, Cewek Ini Diburu Ditjen Pajak
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Dasco Puji BI yang Bikin Kuat Rupiah: RI Kini Tak Bergantung Dolar AS
-
AS-Iran Resmi Berdamai? Draf Kesepakatan Rahasia Dua Negara Bocor!
-
PM Malaysia Kenang Bung Hatta: Negara Tidak Boleh Ditopang Segelintir Elit
-
Dugaan Dikerahkan Kawal Demo, Apakah Komcad Dapat Gaji dan Tunjangan?
-
Pemerintah Janji Stok Pupuk Nasional Aman, Zulhas: Kopdes Jadi Penyalur
-
DPR Apresiasi Langkah Baru Bank Indonesia Perkuat Nilai Rupiah
-
Foto e-KTP Jelek Bisa Diganti? Ini Aturan dan Syarat Resminya
-
Dasco Dukung Gebrakan 'Dedolarisasi' BI: Transaksi Triliunan ke China Cukup Pakai QRIS
-
Tiket Pesawat Mahal! Pengamat Bongkar Anomali Pajak 'Tersembunyi'
-
Harga Bawang dan Beras Kompak Naik, Minyak Goreng Ikut Makin Mahal