2018, Jokowi Bentuk Unit Khusus Pengawal Investasi Berskala Besar

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk fokus bekerja guna mewujudkan target yang telah ditentukan. Ia pun mewanti-wanti agar konsentrasi bekerja jajarannya jangan sampai terganggu menjelang datangnya tahun politik pada 2018 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/12/2017) Desember 2017, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan Persiapan Pilkada Serentak 171 Daerah.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh terkait program yang telah direncanakan agar dapat berjalan dengan baik di lapangan. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen.

"Saya optimis ini akan tercapai apabila kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan investasi,” kata Kepala Negara. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim kemudahan berinvestasi adalah dengan membentuk unit khusus pengawal investasi berskala besar atau Single Submission pada awal tahun 2018. Unit tersebut nantinya akan bertugas mengawal proses investasi mulai dari awal hingga akhir.

“Agar betul-betul ada sebuah satuan tugas yang mengawal investasi ke negara kita,” tutur Presiden. 

Di awal pengantarnya, Presiden mengingatkan bahwa tahun 2018 bukan hanya menjadi tahun politik tapi juga tahun dimulainya tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dua perhelatan besar tingkat dunia, yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meeting.

Presiden juga mengingatkan kepada jajarannya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga, keuangan, maupun neraca pembayaran.

“Mengenai stabilitas harga, saya ingatkan hati-hati dengan inflasi, harus kita kendalikan,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Menterinya Fokus kerja di Tahun Politik

Hal lain yang juga harus diawasi adalah perubahan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air.

“Hati-hati juga dengan bencana di beberapa daerah karena ini akan berpengaruh pada stabilitas harga,” ucap Presiden.

Pada tahun 2018 pula program padat karya atau cash for work yang terdapat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dilaksanakan.

“Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa,” ujar Presiden. 

Tak lupa, Presiden juga kembali mengingatkan agar program beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non tunai berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

“Sehingga kita bisa membantu keluarga pra sejahtera,” ucap Kepala Negara.