Dari capaian pembangunan infrastruktur yang sangat massif ini dan untuk memperbaiki kondisi makro ekonomi Indonesia dan global, maka sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih hati-hati dan cermat, sebagai berikut:
1. Melakukan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan di kementerian/lembaga/komisi dan badan-badan negara, sebaiknya setiap kementerian/lembaga/badan dan komisi negara tidak mengajukan program dan kegiatan yang tumpang tindih sementara kelompok sasaran dan tujuannya sama.
2. Menggerakkan sektor fundamental ekonomi Indonesia, terutama sektor strategis dan hajat hidup orang banyak yang selama ini.menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia, maka kebijakan pemihakan pada kelompok petani, nelayan dan pekerja harus menjadi perhatian utama
3. Memperbaiki dan mencabut segala peraturan dan per-Undang-Undangan yang merugikan kepentingan nasional Indonesia, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU tentang BUMN, UU Koperasi, UU Ketenagakerjaan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Mineral dan Batu Bara, UU Ketenagalistrikan dan UU sektoral lainnya, serta memberikan kemudahan iklim usaha pada para pengusaha, petani, nelayan dan para pekerja yang.merupakan putera bangsa sendiri.
4. Indonesia tentu saja tidak anti asing sejauh kerjasama ekonomi, perdagangan dan industri tersebut memberikan manfaat kedua belah pihak yang bekerjasama dan terutama pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
5. Ketergantungan terhadap utang luar negeri ini dapat diatasi apabila pemerintah bersungguh-sungguh membenahi manajemen BUMN dan memperkuat Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang keuntungannya akan memberikan manfaat kepada kapasitas kas negara dan manfaat untuk rakyat banyak.
Mewujudkan Tri Sakti dan Nawacita, terutama dalam soal kemandirian ekonomi harus dirumuskan melalui perencanaan dan kebijakan strategis serta tahapan yang jelas dan terarah, maka itu prioritas pembangunan wilayah dan masyarakat menjadi penting walaupun infrastruktur menjadi tantangan utama. Namun terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur (apalagi dengan mekanisme utang luar negeri) tanpa memperhatikan sektor yang lain tentu saja akan membebani negara dan masyarakat di masa depan, sebab yang produktif itu bukan bangunan fisik melainkan manusianya.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga ke Wilayah Timur Indonesia
-
Industri Horeka RI Wajib Berubah atau Kehilangan Daya Saing
-
Kuras Anggaran Rp4,1 Triliun, WSKT Ungkap Progres Proyek LRT Jakarta Fase 1B
-
Strategi BUMN Ritel Dorong UMKM Miliki Daya Saing Global
-
Bukan Infrastruktur Besar, Daftar Proyek yang Dibangun di Era Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism