Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai awal tahun 2018 ini kehidupan masyarakat semakin sulit. Hal tersebut lantaran naiknya harga beras sebagai konsumsi utama rakyat Indonesia.
“Kenaikan harga beras ini merupakan kado pahit dari Pemerintahan Jokokwi – JK di awal tahun 2018 untuk buruh dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Said Iqbal merupakan pendukung Prabowo Subianto di era Pemilihan Presiden 2014. Dia mengerahkan buruh-buruh dari KSPI berkampanye untuk mendukung Prabowo.
Menurut Said Iqbal, kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan signifikan adalah tarif listik (yang dampaknya masih terasa hingga sekarang), naiknya biaya kontrakan/kost, dan kini diperparah dengan naiknya harga beras.
“Dari ketiga kenaikan harga kebutuhan tersebut, mengakibatkan daya beli buruh turun berkisar antara 20 sampai 25 persen,” katanya.
Padahal kenaikan upah di tahun 2018 hanya sebesar 8,71 persen. Dengan demikian buruh dalam kehidupan sehari-seharinya pada tahun 2018 akan nombok (berhutang) berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per bulan.
"Dengan berhutang karena upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, itu artinya daya beli buruh makin anjlok," ujarnya.
Alasan buruh dari KSPI menolak impor beras yang akan dilakukan Pemerintah sebesar 500 ribu ton, karena hal ini akan memukul daya beli petani. Apalagi, diperkirakan bulan Februari akan ada panen besar. Dengan adanya impor beras, maka harga jual beras dari petani akan terpukul. Harga beras petani jatuh. Sehingga pendapatan petani semakin turun, yang membuat daya beli petani anjlok.
Buruh dan petani adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terpukul daya belinya dengan kenaikan harga beras dan listrik dan kenaikan harga sewa kontrakan. Oleh karena itu, sekali lagi, KSPI mendesak Presiden Joko Widodo agar jangan terlena dengan adagium tahun 2018 adalah tahun politik sehingga melupakan kesejahteraan buruh, petani, dan rakyat kecil.
Baca Juga: KSPI Kecam Kenaikan Harga Beras Sebagai Kado Pahit Rezim Jokowi
KSPI dan FSPMI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran di 50 kota besar yang melibatkan puuhan ribu buruh bilamana sampai dengan akhir Januari 2018 Pemerintah tidak bisa menurunkan harga beras.
Aksi yang akan digalang KSPI dan FSPMI tersebut direncanakan akan digelar serentak pada tanggal 6 Februari dengan tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu: turunkan harga beras, stop impor beras, naikkan daya beli, tolak upah murah, dan jangan pilih pimpinan daerah yang busuk.
Tag
Berita Terkait
-
IPB Akui Produksi Beras Nasional Pada 2017 Turun Dibanding 2016
-
KSPI Kecam Kenaikan Harga Beras Sebagai Kado Pahit Rezim Jokowi
-
Tekan Kenaikan Harga Beras, Pemerintah Pakai Jurus Ini
-
3 Buruh Tewas, Polisi Sita "Site Plan" Apartemen Pakubuwono
-
KSPI Minta Perusahaan Tak Larang Karyawan Menikahi Teman Sekantor
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga