Jokowi: Anggaran Infrastruktur Naik Jadi Rp370 Triliun di 2017

Suara.com - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar sidang kabinet paripurna yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019 di Istana Negara, Senin (9/4/2018).

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menegaskan kepada jajarannya untuk lebih fokus dan memprioritaskan alokasi anggaran APBN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Apalagi APBN hanya memiliki kontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis,” ucap Jokowi.

Selama 3,5 tahun ini, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, bahkan alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat secara signifikan dari sekitar Rp170 triliun di akhir tahun 2014 menjadi sekitar Rp370 triliun di tahun 2017.

Peningkatan anggaran infrastruktur selama 3,5 tahun ini dapat dirasakan dengan betapa masifnya pembangunan di bidang infrakstruktur.

“Baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan lainnya,” kata Kepala Negara. 

Setelah pembangunan infrastruktur yang menjadi tahapan besar pertama, kini kita bersiap memasuki tahapan besar kedua yaitu investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).

Terkait hal tersebut, Presiden meminta agar program-program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia mulai disiapkan, didukung, dan ditopang dengan baik.

"Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan kembali agar penggunaan anggaran selalu fokus dan hasilnya terasa. Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menggelar pameran atau promosi yang ada di 17 kementerian. Jika dikumpulkan dalam satu kementerian, Presiden meyakini akan menghasilkan promosi yang lebih bermanfaat.

"Kalau kecil-kecil, di ecer-ecer di 17 kementerian, anggarannya juga kecil-kecil. Mau mengadakan pameran yang gede tidak bisa, akhirnya pamerannya yang kecil-kecil. Kita ikut di Dubai, di Koln, di Shanghai, di Amerika, pameran hanya satu-dua stan kemudian di dekat toilet untuk apa? Malah menurunkan brand negara kita," kata Jokowi.

Sama halnya dengan anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan riset. Presiden menyatakan hingga kini belum merasakan manfaat dari penelitian yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp24,9 triliun tersebut.

"Apa hasilnya 24,9 triliun? Saya mau tanya," ungkap Jokowi.

Presiden juga menekankan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada di ekspor dan investasi. Oleh karena itu, lanjutnya, setiap kementerian dan lembaga yang terkait ekspor dan investasi harus fokus memperbaiki iklim usaha dan daya saing.

"Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong," tegasnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa koordinasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga harus terus dilakukan.

“Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga/kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara,” tutup mantan Walikota Solo tersebut.