Suara.com - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) pernah meminta pemerintah untuk menjelaskan kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.
Terkait itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri angkat bicara. Ia menjelaskan, total TKA di Indonesia berdasarkan data akhir tahun 2017 sebanyak 85 ribu orang.
"Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, dari berbagai negara itu ada sekitar 85 ribu orang, sampai dengan akhir 2017," ujar Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
Sementara, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hong Kong saja jumlahnya sebanyak 160 ribu. Sedangkan TKI yang bekerja di Malaysia berdasarkan data penerintah lebih dari 2,3 juta orang.
"Apalagi kalau kita gunakan surveinya World Bank yang mencakup semua itu lebih besar lagi, karena semua TKI ada sekitar 9 juta kalau surveinya World Bank," kata Hanif.
Hanif menegaskan, isu Indonesia diserbu TKA tidak benar. Kata dia, TKI yang justru menyerbu sejumlah negara untuk mencari pekerjaan.
"Jadi intinya, kalau terkait dengan masalah ketenagakerjaan asing, masih amat sangat terkendali," kata dia.
Sebelumnya SBY meminta pada pemerintah menjelaskan secara gamblang soal kabar serbuan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dinilai perlu dilakukan pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakat, terutama mereka yang masih kesulitan mencari pekerjaan.
"Karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu (yang masuk), atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu," ujar SBY dalam siaran pers yang diterima wartawan.
Berita Terkait
-
KPK Bantah Ada Penyidik Bernama Bayu Sigit yang Minta Rp10 Miliar untuk Tutup Kasus RPTKA
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
KPK Sebut Pemerasan Pengurusan RPTKA Sudah Terjadi Sejak Hanif Dhakiri Jabat Menaker
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara
-
Pelindo Ganti Jajaran Direksi, Mantan Bos Pertamina Jadi Dirut
-
HIPMI Jaya dan Jabar Targetkan Perputaran Uang Rp500 Miliar
-
Harga Tembus Rp100 Ribu di Ramadan, Kementan Guyur 1,7 Ton Cabai ke Pasar Induk Kramat Jati