Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, menuntaskan rumah layak huni, dari sebelumnya yang tak layak huni, di Jawa Tengah. Penyelesaian program ini dilakukan di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi AH, dalam kunjungan kerjanya ke Desa Semowo melihat langsung pembangunan. Ia juga berinteraksi dengan masyarakat penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Pemerintah telah menyelesaikan 45 unit rumah dalam satu desa, empat dukuh, dalam program bedah rumah. Pada kesmepatan itu, Khalawi mengatakan, bantuan stimulan peningkatan perumahan swadaya ini hanya salah satu sarana untuk membangkitkan motivasi masyarakat dalam membangun rumah dan memajukan desanya.
"Perlu pemahaman dan sosialisasi di desa, dalam rangka membentuk sifat dan jiwa kegotongroyongan yang sudah mulai lemah. Hal ini sebaiknya ditimbulkan kembali," ujarnya, Jateng, Kamis (8/11/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Umi Khasanah, salah satu penerima bantuan, mengatakan, bantuan ini sangat bermanfaat karena rumahnya hanya berbilik bambu, dan kini sudah menjadi tembok dan tak bocor lagi.
"Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membangun rumah saya, yang tadinya jelek menjadi layak huni," katanya.
Mbah Tukiyem, salah satu penerima bantuan, juga mengatakan hal yang sama. Dia juga sudah menerima bantuan BSPS pada 2017.
"Saya sangat senang menerima bantuan rumah dari pemerintah. Saya tinggal sendirian dan untuk membangun rumah ini, saya dapat tambahan dan bantuan dari anak," ujarnya.
Bantuan swadaya untuk masyarakat tak mampu dilakukan dalam proses pembuatan rumah menjadi layak huni. Pemerintah memberi bantuan perbaikan, pembuatan lantai, dinding, dan atap.
Baca Juga: Kurangi Kawasan Kumuh di Jombang, PUPR Berikan Padat Karya Tunai
Sebagai informasi, pada 2018, Jateng menyalurkan dana bantuan BSPS untuk peningkatan kualitas sebanyak 9 ribu unit dan sudah terealisasi. Selain itu, rumah susun sewa 18 TB, peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pondok pesantren dan mahasiswa yang tersebar di seluruh Jateng.
Untuk rumah khusus, ada 2 lokasi di Cilacap, yaitu untuk pegawai Lapas Nusa Kambangan dan Magelang, rusus MBR dengan realisasi 90 persen.
Berita Terkait
-
1.217.794 unit Program Sejuta Rumah Terbangun Tahun Lalu, Hunian Murah Laris Manis
-
Ayo Ikutan Kompetisi Video Storytelling Hari Jalan 2023, Hadiah Total Sampai Rp30 Juta!
-
Renovasi Venue Tuntas 100 Persen, Indonesia Siap Gelar Piala Dunia U-17 2023
-
Belajar Sejarah Perkotaan Indonesia, Masyarakat Diundang dalam Pameran Suatu Hati yang Baik 2045
-
Pemprov Lampung Tak Becus Urusi Jalan Rusak, Jokowi Minta KemenPUPR Turun Tangan
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
Terkini
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Cara Transfer Saham di Stockbit dari Sekuritas Lain
-
Bangunan Tercemar Radioaktif, Bapeten Pertimbangkan Pindahkan Warga di Cikande Secara Permanen
-
BRI 130 Tahun: Menguatkan Inklusi Keuangan dari Desa ke Kota
-
PLTN Ditargetkan Beroperasi 2032, Aturan tentang Badan Operasional Tinggal Tunggu Persetujuan
-
Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,6 Persen di Tengah Bencana
-
Pemerintah Masih Punya PR, 9 Juta KPM Belum Terima BLT Rp 900.000
-
1.000 UMKM Tebar Diskon, Mendag Pede Transaksi Harbolnas Capai Rp 17 Triliun
-
Menkeu Purbaya Wanti-wanti Banjir Sumatra Ancam Pertumbuhan Ekonomi RI
-
Alasan Pemerintah Tetap Gelar Harbolnas di Tengah Isu Daya Beli Lemah