Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), tengah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. Keberadaan komunitas yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat dan meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, menyatakan, pembangunan perumahan berbasis komunitas sangat penting, karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan perumahan.
"Kami harap, kebijakan pembangunan rumah yang berbasis komunitas ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Kami akan menggandeng seluruh komunitas di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah," ujarnya, saat membuka kegiatan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Berbasis Komunitas di Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Kegiatan ini, selain dihadiri pejabat Eselon II Ditjen Penyediaan Perumahan juga diikuti oleh para mitra kerja kementerian bidang perumahan, seperti pengamat perumahan, perbankan, pengembang dan perguruan tinggi.
Khalawi menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas di daerah, seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat.
"Presiden Joko Widodo sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas. Ini merupakan terobosan dalam program perumahan, karena melibatkan masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah," katanya.
Berdasarkan data yang ada, komunitas masyarakat Guru Tidak Tetap dan Buruh di Kendal, bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN membangun sekitar 63 rumah di Perumahan Curug Sewu Asri, di Kecamatan Patean. Di Garut, para tukang cukur yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) bersama pengembang dan Bank BTN bekerja sama membangun 150 unit rumah di Perum PPRG, di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi.
"Tukang cukur di Garut yang tergabung dalam Komunitas PPRG saja bisa membangun rumahnya sendiri. Pemerintah akan memberikan dukungan melalui program perumahan ydi Kementerian PUPR," terangnya.
Selain komunitas, KemenPUPR juga akan mendorong skema ABCG, yakni pembangunan perumahan dengan melibatkan Akademisi, Bisnis, Community dan Government.
Baca Juga: TNI Kodam Jaya Telah Tempati Rusun yang Dibangun PUPR
"Kolaborasi antara perguruan tinggi, pihak swasta, masyarakat lewat komunitas dan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan perumahan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Angka Kebutuhan Rumah di Jakarta Mencapai 11 Juta Unit
-
Hari Air Dunia 2024, Air untuk Perdamaian
-
Ditargetkan Selesai Tahun Ini, Brantas Abipraya Kebut Penataan Sumbu Kebangsaan sebagai Simbol Harmonisasi IKN Nusantara
-
Jelang Ramadan, Jokowi Kerek Naik Tarif Tol MBZ Hingga 35%
-
KPR 35 Tahun: Peluang Bagi Generasi Muda atau Potensi Kredit Bermasalah?
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada