Suara.com - Alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), diharapkan bisa dioptimalkan penggunaannya. Jangan sampai alsintan hanya disimpan di rumah atau dijual.
Hal ini dikemukakan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy. Ia berharap, alsintan dapat dikelola oleh sebuah unit bisnis kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).
"Alsintan jangan sampai hanya disimpan di rumah atau dijual. Bantuan itu harus dioptimalkan supaya tepat sasaran," katanya, saat "Penyerahan Bantuan dari KKP dan Bantuan Sarana Bidang Pertanian dari Kementan", di PPN Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin (18/3/2019).
Jika alsintan bisa dikelola dengan baik, maka akan memberi penghasilan tambahan bagi petani. Poktan atau gapoktan bisa membentuk UPJA, koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) untuk mengembangkan alsintan bantuan pemerintah.
"Seperti yang dilakukan kelompok mahasiswa di Sumatera Selatan yang mengelola alsintan dengan mendirikan KUB. Kurun tiga bulan, hasil dari sewa alsintan sudah mencapai Rp 170 juta," jelas Sarwo.
Ia menambahkan, alsintan yang dikelola UPJA di sejumlah daerah sudah banyak yang berhasil. UPJA terbukti bisa memberikan nilai tambah kepada poktan atau gapoktan.
"Ada salah satu UPJA yang mengelola alsintan, kurun dua bulan bisa mendapatkan hasil dari sewa alsintan ke petani Rp 46 juta," ujarnya.
Menurut Sarwo, bantuan alsintan ke petani harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
"Kalau dulu petani membajak sawah dengan alat tradisional butuh waktu 5-6 hari per hektare, maka dengan memanfaatkan traktor, petani hanya butuh waktu 3 jam per hektare, sehingga penggunaan alsintan 40 persen lebih efisien," tuturnya.
Baca Juga: Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik, Kementan Keluarkan Permentan
Alsintan kalau dikelola dengan baik bukan hanya mendorong indeks pertanaman (IP) petani dari yang semula 2 kali per tahun menjadi 3 kali per tahun, tapi juga meningkatkan produktivitas tanaman.
Untuk mendorong poktan dan gapoktan di Jembrana mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan alsintan, Kementan melalui Ditjen PSP memberi bantuan traktor roda dua sebanyak dua unit, kultivator 5 unit, dan alat panen tanaman 2 unit. Bantuan senilai Rp 650 juta tersebut diharapkan bisa dikelola secara berkelompok dengan baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN