Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait belum rampungnya aturan penurunan pajak korporasi atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Hal itu dikatakan Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin di Istora Senayan, Kawasan GBK Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengaku telah mempersiapkan aturan penurunan pajak korporasi tersebut. Hingga saat ini, Sri Mulyani mematok pajak korporasi sebesar 25 persen.
Dia menerangkan, untuk penurunan besaran pajak korporasi dibutuhkan perubahan Undang-undang PPh badan. Dalam hal ini dia telah merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan telah diserahkan ke DPR.
"Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (22/3/2019).
Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, meskipun telah menurunkan pajak korporasi, pihaknya akan kembali membeberkan risiko jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan tersebut kepada semua pihak termasuk mempresentasikan risiko tersebut ke Presiden Joko Widodo.
"Karena sekarang ini kan sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan. Jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan. Yang disampaikan bapak presiden selama ini kita sudah siapkan juga," tutur dia.
"Nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa. Jadi bagaimana nanti exercise-nya terhadap keseluruhan keuangan negara akan kita persentasikan secara penuh," pungkas dia.
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Ingin Pajak Tak Beratkan Pengusaha
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih