Pasar Rakyat Dinilai Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Suara.com - Bertambahnya jumlah pasar rakyat, diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inilah alasan mengapa Presiden Joko Widodo ingin memperbesar kuota program revitalisasi pasar rakyat bagi pedagang kecil di daerah.

“Kita diminta bangun pasar oleh Presiden Jokowi untuk membantu rakyat. Untuk apa? Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang kita kejar, tapi juga pemerataan kesejahteraan,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM), Puspayoga, saat meresmikan Pasar Karang Bayan, di Desa Karang Bayan, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (2/4/2019).

Turut hadir antara lain, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Victoria br Simanungkalit, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Saswadi, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, Fajar Taufik.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Puspayoga menyiapkan anggaran sekitar Rp 53 miliar untuk revitalisasi 53 pasar rakyat tahun ini. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 51 unit. Untuk 1 unit pasar dianggarkan Rp 950 juta, yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan. 

“Sebanyak 53 itu yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya, tanah resmi dan tidak jauh dari pedagang aslinya,” ujar Puspayoga.

Kemenkop dan UKM, pada 2003 - 2018 telah merevitalisasi 779 pasar rakyat di 389 kabupaten dan kota. Khusus di Provinsi NTB, sebanyak 31 unit pasar (2007 - 2019). Tahun ini, Kemenkop dan UKM mengalokasikan program pada daerah yang terkena dampak bencana.

Peresmian Pasar Karang Bayan 
Dalam kunjungan ke NTB, Puspayoga meresmikan Pasar Karang Bayan, di Desa Karang Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Pasar ini menempati tanah milik pemerintah daerah, dengan total luas 1000 meter persegi.

“Jadi manfaatkan dengan baik, jaga kebersihan dan drainase dibersihkan terus. Kalau di Bali, pasar tradisional banyak dikunjungi turis, misal pasar Sindhu Sanur,” kata Puspayoga.

Baca Juga: Pembekalan CPNS, Kemenkop dan UKM: Jangan Hanya Jadi Pengantar Surat

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid mengungkapkan, sejak dulu pedagang lokal terus mendesak supaya Pasar Karang Bayan segera dibuka, agar mereka bisa berjualan. Selama ini pedagang, khususnya dari Desan Karang Bayan, belum memiliki pasar permanen.

Mereka hanya memanfaatkan bahu jalan untuk menjajakan barang dagangannya.

“Kami sangat butuh bantuan untuk menghidupkan KUKM di masyarakat kami. Ini (pasar) akan menjadi suport bagi kami untuk membangun ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Victoria  mengatakan, setelah diresmikan, Pasar Karang Bayan akan dihibahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk pengelolaannya akan diserahkan kepada Koperasi Wanita Nurfallah Pekka (Perempuan Kepala Keluarga).  Sebanyak 62 pedagang akan menempati 16 kios dan 46 lapak .

“Kita harap, pasar ini bisa meningkatkan daya saing produk dan pendapatan pedagang semakin meningkat. Koperasi juga bisa mendapatkan tambahan keuntungan di sini. Jadi akan terjadi perputaran uang di desa,” kata Victoria.

“Saya menyambut baik dengan ditunjuknya KOPWAN Nurfalah Pekka untuk mengelola pasar rakyat ini, dimana KOPWAN ini, menurut Infromasi yang saya terima, merupakan KOPWAN pertama dari 33 pasar rakyat yang ada di Lombok Barat, yang diberikan kesempatan untuk mengelola pasar rakyat,” sambungnya.