Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Di awal Ratas, Jokowi mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai sengketa lahan atau tanah saat membagikan sertifikat ataupun melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah.
"Setiap ke daerah baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan ke kampung ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun rakyat dengan pemerintah," ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan, ada sengketa lahan antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Kabupaten Kampar, Riau.
Menurutnya, banyak terjadi sengketa lahan atau sengketa tanah bukan hanya terjadi di Kabupaten Kampar.
Karena itu, ia meminta jajarannya untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan agar rakyat memiliki kepastian hukum.
"Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, tapi di semua kabupaten. Kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta diselesaikan, diselesaikan secepat-cepatnya dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata dia.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, jika di dalamnya terdapat desa atau perkampungan, berikan sertifikat lahan kepada masyarakat yang menjadi bagian konsesi lahan.
Hal tersebut agar masyarakat mendapat kepastian hukum atas lahannya.
Baca Juga: Tiga Menteri Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Jokowi Rombak Jajaran Kabinet
Diketahui, konsesi merupakan pemberian hak, izin, tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada pihak lain.
"Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya saya sudah perintahkan ini cabut konsesinya tegas, rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan sudah jelas di situ sudah hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan dan langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah ini," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Fenomena Kelebihan Bayar Pajak Membengkak
-
Tugas Sri Mulyani Usai Dapat Jabatan dari Bill Gates
-
Bikin Gonjang-ganjing Global, RI Bakal Pangkas Produksi Batu Bara ke 600 Juta Ton di 2026
-
Purbaya Heran Kapal Bantuan Bencana Sumatra Ditagih Bea Cukai Rp 30 Miliar
-
Purbaya Tambah Rp 3 Triliun Anggaran Satgas Jembatan: Kalau Enggak Beres, Keterlaluan
-
Produksi Meroket, Mentan Amran Bidik Serapan Gabah 2026 Tembus 4 Juta Ton
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Rp1,2 Triliun Mengalir ke Aceh, Hasil Dasco Telepon Langsung Presiden Prabowo
-
Jumlah Investor Ritel BUMI Melejit saat Chengdong Lepas Miliaran Lembar Saham
-
Bisnis Darma Mangkuluhur, Cucu Soeharto Punya Saham Melimpah dan Gurita Usaha