Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on oconomics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus memiliki solusi terhadap tingginya harga tiket pesawat.
Ia mengatakan, mahalnya tiket pesawat secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi program unggulan untuk mendongkrak naik perekonomian nasional.
"Kalau pemerintah Ingin menjadikan pariwisata prioritas, maka harus ada solusi terhadap harga tiket pesawat yang tinggi. Menggunakan kebijakan fiskal dan non fiskal ke travel agen untuk menstimulasi permintaannya," ujar Faisal, Selasa (30/7/2019).
Faisal menerangkan, volume penerbangan di wilayah Indonesia cukup besar, sehingga maskapai dinilai sudah untung tanpa menerapkan harga hingga tarif batas atas (TBA).
Kemudian, Faisal menegaskan pemerintah lebih memperhatikan pelayanan bandara, seperti komponen suku cadang yang diimpor supaya lebih bisa ditekan. Kemudian ia meminta kepada pemerintah untuk rute penerbangan yang sepi peminat untuk diperhatikan.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada Mei 2019 sebanyak 1,26 juta kunjungan. Angka itu turun 3,74 persen jika dibandingkan April 2018 sebanyak 1,30 juta kunjungan.
Kepala BPS Suhariyanto menerangkan, kunjungan wisman masih didominasi dari pintu masuk udara sebesar 713,88 ribu kunjungan.
Sedangkan pintu masuk wisman lainnya melewati laut sebesar 337,41 ribu kunjungan, dan darat sebanyak 205,04 ribu kunjungan.
"Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia yang datang melalui pintu masuk udara pada Mei 2019 alami penurunan sebesar 11,37 persen dibanding jumlah kunjungan periode yang sama tahun lalu," kata Suhariyanto di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Baca Juga: Tiket Pesawat Jadi Murah Keselamatan Penumpang Terancam?
Berita Terkait
-
Target Pertumbuhan Ekonomi Tercapai Jika Jokowi Tak Salah Pilih Menteri
-
3 Ponsel Murah Samsung, Cuma Rp 1 Jutaan
-
Sriwijaya Air Belum Mau Turunkan Harga Tiket Pesawatnya
-
Pengamat Penerbangan: Penurunan Tarif LCC Tak Mengikat Secara Hukum
-
Tarif Pesawat, Pemerintah Diminta Cari Alternatif Selain Diskon 50 Persen
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Cinta dan Jari yang Patah di Utara Jakarta
Terkini
-
Purbaya Akui Anggaran Pembuatan Kapal KKP Belum Dikucurkan
-
Wanti-wanti IMA Soal Rencana Pangkas Kuota Batu bara-Nikel 2026: Investasi dan Ekspor Taruhannya
-
Libatkan Himbara, Petrokimia Gresik Pacu Digitalisasi Supply Chain Financing
-
Analis Rusia Prediksi Nikel Surplus 275.000 Metrik Ton, Singgung Indonesia
-
Setelah Gaspol IHSG Terkoreksi 0,38% di Sesi I, 386 Saham Turun
-
Harga Emas dan Perak Dunia Melemah, Cooling Down Usai Akumulasi Naik
-
PSAB Tuntaskan Penjualan Proyek Emas Doup Senilai Rp8,8 Triliun
-
Saham-saham Konglomerat Meroket Usai 'Pertemuan Hambalang', Apa Saja?
-
Sorot Agincourt, Prabowo Instruksikan Penilaian Proporsional Izin Tambang Martabe
-
Bahlil: Presiden Instruksikan Cek Ulang Izin Tambang Emas Martabe