Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on oconomics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus memiliki solusi terhadap tingginya harga tiket pesawat.
Ia mengatakan, mahalnya tiket pesawat secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi program unggulan untuk mendongkrak naik perekonomian nasional.
"Kalau pemerintah Ingin menjadikan pariwisata prioritas, maka harus ada solusi terhadap harga tiket pesawat yang tinggi. Menggunakan kebijakan fiskal dan non fiskal ke travel agen untuk menstimulasi permintaannya," ujar Faisal, Selasa (30/7/2019).
Faisal menerangkan, volume penerbangan di wilayah Indonesia cukup besar, sehingga maskapai dinilai sudah untung tanpa menerapkan harga hingga tarif batas atas (TBA).
Kemudian, Faisal menegaskan pemerintah lebih memperhatikan pelayanan bandara, seperti komponen suku cadang yang diimpor supaya lebih bisa ditekan. Kemudian ia meminta kepada pemerintah untuk rute penerbangan yang sepi peminat untuk diperhatikan.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada Mei 2019 sebanyak 1,26 juta kunjungan. Angka itu turun 3,74 persen jika dibandingkan April 2018 sebanyak 1,30 juta kunjungan.
Kepala BPS Suhariyanto menerangkan, kunjungan wisman masih didominasi dari pintu masuk udara sebesar 713,88 ribu kunjungan.
Sedangkan pintu masuk wisman lainnya melewati laut sebesar 337,41 ribu kunjungan, dan darat sebanyak 205,04 ribu kunjungan.
"Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia yang datang melalui pintu masuk udara pada Mei 2019 alami penurunan sebesar 11,37 persen dibanding jumlah kunjungan periode yang sama tahun lalu," kata Suhariyanto di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Baca Juga: Tiket Pesawat Jadi Murah Keselamatan Penumpang Terancam?
Berita Terkait
-
Target Pertumbuhan Ekonomi Tercapai Jika Jokowi Tak Salah Pilih Menteri
-
3 Ponsel Murah Samsung, Cuma Rp 1 Jutaan
-
Sriwijaya Air Belum Mau Turunkan Harga Tiket Pesawatnya
-
Pengamat Penerbangan: Penurunan Tarif LCC Tak Mengikat Secara Hukum
-
Tarif Pesawat, Pemerintah Diminta Cari Alternatif Selain Diskon 50 Persen
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Tahun 2025, Update Terbaru OJK Desember
-
Daftar Bank yang Tutup dan 'Bangkrut' Selama Tahun 2025
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas