Ratusan Perusahaan Bus Terancam Gulung Tikar: Dari Rp 6 M ke Nol Pendapatan

"Mau pulang kampung juga sudah tidak bisa sekarang. Lalu, Bansos juga tidak ada di sini," kata Yanto.

Di Jakarta, Yanto dan istrinya mengontrak rumah, sedangkan anaknya tinggal bersama kerabat di Jawa Timur.

Per bulan, pengeluaran Yanto termasuk Rp700 ribu untuk membayar sewa tempat tinggal, lebih dari Rp1 juta untuk biaya makan sehari-hari dan Rp1 juta untuk biaya makan dan sekolah anak di kampung.

"Sekitar Rp3 jutaan pengeluaran. Pendapatan waktu di travel Rp255 ribu per hari. Sekarang, diam saja di rumah. Mudah-mudahan cepat dapat bantuan, kami diperhatikan, disalurkan ke kontrakan-kontrakan seperti saya, karena banyak yang di-PHK di sini," ujarnya.

Insentif yang dibutuhkan perusahaan

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan terdapat beberapa keringanan yang diperlukan perusahaan transportasi darat angkutan orang agar mereka bisa bertahan. Keringanan itu di antaranya adalah:

1. Relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda

2. Kebijakan penundaan pemungutan pajak (PPh21, PPh 22 Impor, PPh pasal 25)

3. Pembebasan pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) dan retribusi lain di daerah

Baca Juga: Nasib Pedagang Keliling Saat PSBB, Bawa Pulang Rp 20 Ribu untuk Keluarganya

4. Pembebasan iuran BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)

5. Bantuan langsung kepada Karyawan dan Pengemudi perusahaan angkutan umum

6. Pembebasan pembayaran tol kepada angkutan umum plat kuning, dan

7. Pembebasan kewajiban pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak) pengurusan perijinan

"Kini pengusaha hidup dari tabungan. Perusahan otobus penumpang minta penundaan, bukan uang, dan bantuan sosial bagi karyawannya. Kalau kondisi sudah normal, saya yakin mereka akan bayar," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno.

Sementara itu, menurut Djoko, bagi perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah melalui skema beli layanan angkutan massal (buy the service) tidak berdampak.

"Angkutan seperti TransJakarta, TransSemarang, TransJateng tidak masalah karena sudah dianggarkan satu tahun di awal. Di sisi lain ada hikmahnya agar angkutan umum itu ke depan menggunakan skema buy the service agar pemerintah tidak pusing," katanya.

Skema buy the service adalah sistem pembelian layanan oleh pemerintah dari pihak swasta.

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dikutip dari MTI Pusat, saat ini terdaftar 346 perusahaan AKAP, 56 angkutan travel atau AJAP dan 1.112 perusahaan bus pariwisata.

Keseluruhan ada 6.328 tenaga kerja pekerja transportasi umum (bus AKAP dan bus Pariwisata) yang dipecat sejak wabah Covid-19 diumumkan di Indonesia, seperti yang tertulis dalam rilis MTI Pusat.

"Ratusan perusahan otobus terancam terpuruk bahkan gulung tikar, jumlah pekerja transportasi umum yang di-PHK akan terus bertambah, jangan sampai itu terjadi," katanya.

Pemerintah: Tiga stimulus bantuan

Pemerintah akan mengeluarkan tiga stimulus bantuan bagi masyarakat maupun pengusaha yang terdampak akibat virus corona, termasuk pengusaha transportasi.

Pertama adalah stimulus fiskal bagi pegawai atau karyawan, termasuk di sektor transportasi. Artinya, pegawai akan mendapat gaji penuh karena tidak dipotong pajak.

"Lalu stimulus fiskal untuk perusahaan yaitu berhak mendapatkan keringanan angsuran pajak penghasilan bulanan, bisa sampai Rp0 jika proyeksi pada 2020 akan rugi. Bisa diajukan permohonan," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Kedua adalah stimulus finansial atau moneter berupa relaksasi kredit bagi para wajib bayar baik bagi perorangan maupun perusahaan, termasuk sektor transportasi.

"Mereka yang terdampak berhak mengajukan penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga. Besaran dan jangka waktu nanti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) termasuk dengan kebijakan perbankan."

"Sekarang sedang finalisasi rancangan PP-nya karena harus kordinasi antara Kemenkeu, OJK, BI, lalu harus inventarisasi jumlah tunggakan, profil debitor, termasuk kolektabilitas, lalu besarannya berapa. Sehingga bisa dibuat berbagai skema. Lalu ini juga melibatkan LPS, Jamkrindo, Askrindo untuk jaminan kredit."

"Tapi diharapkan bulan Mei bisa selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, pertengahan Mei kemungkinan selesai sehingga perusahaan bisa segera tertolong, termasuk individual."

Kemudian, stimulus moneter yang diberikan juga berupa pinjaman lunak kepada para pengusaha agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencegah pemecatan.

Ketiga adalah pemberian bantuan sosial bagi masyarakat Indonesia yang terdampak virus corona, termasuk di sektor transportasi seperti para supir, kondektur dan kernet.

"Dimohon teman-teman di lapangan proaktif mendaftar agar dapat bantuan, jangan sampai tidak masuk dalam daftar."