Suara.com - Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan pemerintah mengutamakan aspek kesehatan dan aspek sosial ekonomi sebelum membuka sembilan sektor ekonomi.
Hal ini dikatakan Edi dalam diskusi bertema Prakondisi Pembukaan 9 Sektor Ekonomi melalui siaran Youtube BNPB, Kamis (18/6/2020.
"Pada saat kita menentukan sektor sosial ekonomi tentu, syarat kesehatan ini lebih diutamakan. Dalam arti kita mengambil perhitungan risiko dengan mengumpulkan data dan kemudian kita lihat aspek kesehatan dan aspek sosial ekonominya," ujar Edi.
Kata Edi, aspek kesehatan tidak hanya di syarat umum, tetapi juga di sembilan sektor yang akan dibuka. Sehingga penularan Covid-19 bisa dihindari.
"Aspek kesehatannya di sini tidak hanya di syarat umum tapi juga di sektornya sendiri. Artinya bagaimana jangan sampai terjadi di potensi kerumunan yang menyebabkan penularan," ucap dia.
Edi menuturkan syarat umum yang harus dipenuhi dalam pembukaan sembilan sektor ekonomi yakni mengadaptasi kebiasaaan seperti menggunakan masker.
"Karena dengan nanti dibuka pun itu ada syarat yang harus dipenuhi, dalam hal ini bagaimana kebiasaan untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker dan lain-lain itu harus dipenuhi," tutur Edi.
Sementara dari sosial ekonomi, yang harus dilihat bahwa pembukaan sembilan sektor yakni tidak memiliki resiko yang bisa menyebabkan penularan.
Kemudian pembukaan sembilan sektor ekonomi juga mempunyai kontribusi besar pada perekonomian dan juga menyerap tenaga kerja.
Baca Juga: 2021 Perbaikan Ekonomi Sosial Jadi Prioritas Pemerintah
"Karena kita ingin segera membantu mereka termasuk juga yang paling penting sektor ini mempunyai keterkaitan langsung yang luas kepada sektor lain. Saya ambil contoh transportasi barang itu juga membantu pertanian industri dan lain-lain jadi kita menghitungnya adalah dari dua aspek tadi," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Anggaran Covid-19 Terus Membengkak, HMS Center: Suka-suka Sri Mulyani Saja
-
Dana Tangani Corona Rp 677,2 T, Jokowi: Jangan Tunggu Terjadinya Masalah
-
Indonesia Bangkit, Jalani Ekonomi Normal Baru
-
Ongkos Pemulihan Rp 677 T,Ekonomi Diharapkan Capai 5 Persen Tahun 2023
-
Bos Bappenas Tak Ingin Program Bantuan Pemerintah ke Perbankan Senasib BLBI
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?