Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tidak memotong anggaran infrastruktur. Terutama, anggaran infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.
Untuk diketahui, saat ini Sri Mulyani sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hal ini menyusul adanya anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Mengenai pagu indikatif, saya sudah beri tahu Bu Ani juga jangan dipotong-potongin lah kalau proyek-proyek yang punya lapangan kerja," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (22/6/2020).
Menurut Luhut, saat ini perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi domestik. Sehingga, dengan masih jalannya proyek-proyek bisa menyerap banyak tenaga kerja, yang nanti tenaga kerja itu bisa meningkatkan konsumsi karena meraih pendapatan.
"Karena ekonomi kita ini kan 75 persen dari domestic consumption. Jadi kalau tidak cepat turun ke bawah, saya kira akan repot," jelas Luhut
Mantan Menkopolhukam ini menambahkan, perbankan akan juga akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 25 triliun, sehingga bisa menyalurkan kredit untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Kelihatan juga penempatan dana mungkin minggu ini Rp25 triliun akan masuk di sistem perbankan kita. Dengan begitu, akan kelihatan uang akan turun ke bawah," ucap Luhut.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penyusunan APBN 2021 memiliki tantangan yang sangat luar biasa di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.
"Dengan kondisi covid dan seluruh pengaruhnya ke perekonomian kami mencoba untuk menyampaikan proyeksi dari indikator-indikator ekonomi yang akan kita gunakan dalam notes keuangan RAPBN 2021," kata Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Senin (22/6/2020).
Baca Juga: Luhut Sebut Kondisi Ekonomi Indonesia Jauh Lebih Baik
Sri Mulyani mencontohkan untuk tahun ini saja APBN 2020 sudah mengalami revisi perubahan beberapa kali akibat dinamika pengaruh wabah corona, seperti halnya target pertumbuhan ekonomi yang dipangkas hingga 1,3 persen.
"Untuk 2020 pemerintah melihat proyeksi ekonomi adalah pada kisaran -0,4 hingga 1 persen. Ini karena tadi upper end nya 2,3 persen kita revisi ke bawah dengan melihat kontraksi yang terjadi di kuartal II," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Meski mengalami perubahan, Sri Mulyani meyakini pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi bisa balik arah atau rebound menuju 4,5 hingga 5,5 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Industri Pelayaran Ikut Kontribusi ke Ekonomi RI, Serap Jutaan Tenaga Kerja
-
Emiten CGAS Torehkan Laba Bersih Rp 9,89 Miliar Hingga Kuartal III-2025
-
Grab Akan Akuisisi GoTo, Danantara Bakal Dilibatkan
-
ESDM Kini Telusuri Adanya Potensi Pelanggaran Hukum pada Longsornya Tambang Freeport
-
Industri Biomassa Gorontalo Diterpa Isu Deforestasi, APREBI Beri Penjelasan
-
BEI Umumkan IHSG Sentuh All Time High Pekan Ini
-
Apakah Indonesia Pernah Redenominasi Rupiah? Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
SVLK Jadi Benteng Hukum Lawan Tuduhan Deforestasi Biomassa di Gorontalo
-
Terminal IC Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi 12 November, Khusus Penerbangan Citilink
-
Stok BBM SPBU BP-AKR Makin Banyak, Pesan Base Fuel Lagi dari Pertamina