Suara.com - Rencana pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional menjadi prioritas utama dinilai sudah tepat. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.
Pemerintahan kini tengah menggodok satu konsep pembangunan pertanian yang disebut dengan food estate. Adapun tujuannya, selain manfaat dalam hal pangan maupun ekonomi, food estate juga berpotensi pada pengembangan infrastruktur di Kalimantan Tengah.
"Food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah diharapkan menjadi faktor pendorong bagi generasi muda menjadi entrepreneur sektor agrobisnis," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).
Guna meningkatkan entrepreneur di daerah, diharapkan penempatan dana negara senilai Rp 30 triliun ke Himbara sesuai PMK No.70/2020 semakin mendorong kegiatan ekonomi.
"Harus diberikan kemudahan pengucuran modal kerja baru bagi UMKM dan Entrepreneur sehingga mendorong Pergerakan sektor riil dan daya beli masyarakat," ucapnya.
Kamrussamad mengusulkan, lokasi food estate dibuat setiap zona kepulauan seperti zona Sumatra ditempatkan di Bengkulu, zona Sulawesi ditempatkan Sulawesi Barat, zona Jawa Bali ditempatkan di NTB, zona Papua Maluku ditempatkan di Ternate.
"Bukan hanya di Kalimantan Tengah. Sehingga menjadi faktor pendorong meningkatnya produksi pangan nasional serta menciptakan lapangan kerja baru," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
Terkini
-
BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Tahun 2026? Ini Faktanya
-
Purbaya dan Tito Surati Pemda, Minta Kurangi Seminar hingga Perjalanan Dinas demi Efisiensi
-
Tren Mudik Hijau Melesat: Pengguna Mobil Listrik Naik Dua Kali Lipat, PLN Siagakan 4.516 SPKLU
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Mengapa SK PPPK Paruh Waktu Belum Muncul di MyASN? Ini Solusinya
-
Purbaya Minta 'BUMN Kemenkeu' Turun Tangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Pemerintah Tetapkan SOP Ketat Cegah Masuknya Zat Radioaktif di Tanjung Priok
-
Saham INET Anjlok di Tengah Rencana Rights Issue Rp3,2 Triliun, Ini Penyebabnya