Suara.com - Pemerintah terus mendorong percepatan proses belanja pemerintah, yakni belanja nonkementerian/lembaga sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi karena terdampak COVID-19.
"Ini belanja nonkementerian/lembaga kita tingkatkan, kita percepat semua prosesnya. Tadinya kita bikin potong, potong, potong. Sekarang tidak. Sekarang semua pembangunan dipercepat supaya terjadi lapangan kerja dan sebagainya," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara daring, ditulis Minggu (26/7/2020).
Luhut menyebut pemulihan ekonomi suatu keharusan untuk mengompensasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa bulan lalu.
"Tapi tetap, semua perhatikan protokol kesehatan. Justru di sini seninya bagaimana memelihara penanganan COVID-19 dan penanganan ekonomi. Itu sebabnya dibuat satgas (pemulihan ekonomi) sehingga bisa menyinergikan dua hal itu," katanya.
Belanja pemerintah nonkementerian/lembaga merupakan belanja negara yang memang tidak ditugaskan ke satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikeluarkan seperti pembayaran subsidi (terbagi jadi subsidi energi dan nonenergi) serta pembayaran bunga utang. Khusus pada tahun ini juga ada belanja penanganan dampak COVID-19.
Dari segi kebijakan stimulus, kata dia, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun dana penanganan COVID-19 yang dikelompokkan ke beberapa pos, yakni kesehatan (Rp 87,55 trilun), perlindungan sosial (Rp 203,9 triliun), insentif usaha (Rp 120,61 triliun), UMKM (Rp 123,46 triliun), pembiayaan korporasi (Rp 53,57 triliun), serta sektoral dan pemda (Rp 106,11 triliun).
"Semua jalan. Di kesehatan itu sekian triliun aja kita dorong untuk memperbaiki industri farmasi kita. Perlindungan sosial, kita lihat kita berikan sembako tapi sembako sekarang akan diganti cash sehingga di bawah itu nanti ada perputaran dana," katanya.
Selain stimulus tersebut, Luhut mengatakan bahwa bantuan juga disiapkan untuk masyarakat dengan pendapatan di atas 40 persen ke bawah.
"Jadi, semua lini kita coba cover, jangan sampai ada yang tidak terbantu dalam hal ini. Tentu kita akan evaluasi dan perbaiki mana kali ada hal-hal yang kita belum puas," pungkasnya. (Antara)
Baca Juga: Luhut Minta Masyarakat Tak Lebay Antisipasi Virus Corona
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga