Suara.com - Pemerintah terus mendorong percepatan proses belanja pemerintah, yakni belanja nonkementerian/lembaga sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi karena terdampak COVID-19.
"Ini belanja nonkementerian/lembaga kita tingkatkan, kita percepat semua prosesnya. Tadinya kita bikin potong, potong, potong. Sekarang tidak. Sekarang semua pembangunan dipercepat supaya terjadi lapangan kerja dan sebagainya," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara daring, ditulis Minggu (26/7/2020).
Luhut menyebut pemulihan ekonomi suatu keharusan untuk mengompensasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa bulan lalu.
"Tapi tetap, semua perhatikan protokol kesehatan. Justru di sini seninya bagaimana memelihara penanganan COVID-19 dan penanganan ekonomi. Itu sebabnya dibuat satgas (pemulihan ekonomi) sehingga bisa menyinergikan dua hal itu," katanya.
Belanja pemerintah nonkementerian/lembaga merupakan belanja negara yang memang tidak ditugaskan ke satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikeluarkan seperti pembayaran subsidi (terbagi jadi subsidi energi dan nonenergi) serta pembayaran bunga utang. Khusus pada tahun ini juga ada belanja penanganan dampak COVID-19.
Dari segi kebijakan stimulus, kata dia, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun dana penanganan COVID-19 yang dikelompokkan ke beberapa pos, yakni kesehatan (Rp 87,55 trilun), perlindungan sosial (Rp 203,9 triliun), insentif usaha (Rp 120,61 triliun), UMKM (Rp 123,46 triliun), pembiayaan korporasi (Rp 53,57 triliun), serta sektoral dan pemda (Rp 106,11 triliun).
"Semua jalan. Di kesehatan itu sekian triliun aja kita dorong untuk memperbaiki industri farmasi kita. Perlindungan sosial, kita lihat kita berikan sembako tapi sembako sekarang akan diganti cash sehingga di bawah itu nanti ada perputaran dana," katanya.
Selain stimulus tersebut, Luhut mengatakan bahwa bantuan juga disiapkan untuk masyarakat dengan pendapatan di atas 40 persen ke bawah.
"Jadi, semua lini kita coba cover, jangan sampai ada yang tidak terbantu dalam hal ini. Tentu kita akan evaluasi dan perbaiki mana kali ada hal-hal yang kita belum puas," pungkasnya. (Antara)
Baca Juga: Luhut Minta Masyarakat Tak Lebay Antisipasi Virus Corona
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Utilisasi Baru 43%, Kemenperin Pacu Industrialisasi Pati Ubi Kayu Nasional
-
UNTR Siapkan Dana Buyback Rp2 Triliun Pasca Pelemahan Harga Saham
-
Jadwal Bansos PKH Tahap 1 2026 Cair Januari atau Februari? Cek Info Terbarunya
-
Dana Hibah dari APBN untuk Keraton Solo Diduga Masuk Rekening Pribadi
-
Kuota Impor Sapi Swasta Dipangkas Drastis, Pemerintah Janji Evaluasi Maret 2026
-
Tensi Greenland Mereda, Harga Minyak Dunia Menguat Tipis
-
Harga Pangan Nasional 22 Januari 2026 Turun Kompak, Beras Khusus dan Daging Kerbau Lokal Justru Naik
-
Ekonom Sebut Kawasan Industri Pupuk Papua Ciptakan Transformasi Ekonomi Indonesia Timur
-
Murka Purbaya ke Perusahaan China Pengemplang Pajak: Puluhan Tahun Kita Dihina dan Diremehkan
-
Kemnaker Buka-bukaan Data PHK 2025, Jabar Paling Tinggi: 18.815 Pekerja Terdampak