Suara.com - Dalam kondisi Perekonomian Indonesia yang penuh tantangan akibat pagebluk Virus Corona atau Covid-19, ternyata inklusi keuangan bisa menyelamatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari kebangkrutan.
Setidaknya ada tiga peranan penting inklusi keuangan bagi perekonomian nasional seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional serta mendukung daya tahan ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta.
Angka tersebut mencapai lebih dari 90 persen keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Selama masa pandemi ini, sektor UMKM adalah salah satu yang sangat terdampak.
Corporate Secretary Akulaku Finance Indonesia Wildan Kesuma mengungkapkan, edukasi terhadap pelaku UMKM sangat penting guna meningkatkan literasi keuangan sehingga mereka mendapatkan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan apalagi ditengah pandemi seperti ini.
“Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu saja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi,” kata Wildan dalam sebuah webinar.
Demi tercapainya target indeks inklusi keuangan Indonesia menjadi diatas 90 persen dalam waktu tiga tahun ke depan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia mengemukakan Akulaku Finance Indonesia secara aktif melakukan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku UMKM.
Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan usaha khususnya pengelolaan pembiayaan produktif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
“Akulaku Finance bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga media massa untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah lewat webinar bersama dengan komunitas UMKM,” ungkapnya.
Sehubungan dengan edukasi terkait inklusi keuangan, Penasihat Keuangan Ghita Argasasmita mengatakan, dalam sesi webinar yang sama, dalam membangun usaha yang komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan manajemen keuangan yang baik untuk mempertahankan bisnis dari kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang ini.
Baca Juga: OJK Gelar Kompetisi Inklusi Keuangan dengan Total Hadiah Rp 80 Juta
“Kemampuan yang penting untuk dimiliki seorang pengusaha UMKM adalah kemampuan manajemen keuangan yang baik untuk membawa bisnis mereka maju dan berkelanjutan,” kata Ghita.
Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM baik saat akan memulai usaha maupun saat usahanya sudah berjalan adalah untuk menekan biaya operasional seefisien mungkin dan memisah rekening pribadi dan rekening usaha. Bila rekening usaha sudah terpisah maka arus bulanan akan terlihat dengan jelas.
“Apabila kita bisa memisahkan tabungan usaha dan pribadi, penghitungan kas bulanan usaha kita akan lebih mudah dan tepat. Hal ini juga akan meminimalisir kemungkinan mengalami krisis uang kas yang diakibatkan oleh penarikan uang tunai untuk keperluan pribadi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam percepatan program pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, inklusi tersebut khususnya terkait UMKM.
"Khususnya inklusi dengan mempercepat pemberian kredit bagi UMKM, sehingga usaha mereka dapat meningkat kembali dan mendekati kondisi normal," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?