Jokowi sebut Tahun 2020 Dituntut untuk Mengendalikan Inflasi

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi perekonomian tahun 2020 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Karena pada tahun 2020, pemerintah dituntut mempertahankan inflasi agar tidak terlalu anjlok akibat pandemi covid-19.

"Kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Jokowi menuturkan, saat ini pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sangat penting. Itu agar nantinya ketika perekonomian mulai pulih, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.

"Agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga," ucap dia.

Karena itu, kata Jokowi, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, namun juga fokus agar daya beli masyarakat terjaga.

"Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya UMKM pangan juga bisa bergerak," tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat juga telah menyalurkan berbagai skema perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. 

Program perlindungan sosial tersebut kata Jokowi mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, kartu prakerja, subsidi gaji, hingga Bansos produktif untuk bantuan modal.

Baca Juga: Surpres Omnibus Law Digugat Koalisi Masyarakat Sipil, PTUN Menangkan Jokowi

"Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menaikkan kendali demand dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai," ucap Jokowi.

Ia mengharapkan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat harus diperkuat lagi di daerah. Salah satunya yakni dengan percepatan realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM. 

"Saya telah meminta agar belanja kementerian/lembaga serta pemda agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri. Baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," katanya.