Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dukungan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilanjutkan pada tahun 2021.
Semua kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan dengan baik sehingga pemulihan ekonomi semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat.
“Reformasi itu sangat penting. Sebagian dari kita perlu mulai melakukan konsolidasi fiskal. Misalnya, untuk Indonesia, kita menurunkan defisitnya untuk tahun depan. Penurunan ini tidak terlalu jauh, hanya ingin memastikan bahwa pemulihannya terus berjalan dan tidak terganggu,” kata Sri Mulyani pada acara The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang diselenggarakan secara daring.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menyambut baik semua lembaga multilateral yang memberikan dukungan, baik dalam kerangka mikroekonomi, pembiayaan vaksin, maupun pada infrastructure green financing terkait kepedulian terhadap perubahan iklim.
“G20 harus terus mendukung kerja sama multilateral ini dan juga memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses vaksin secara adil, terjangkau, dan merata,” ujar Sri Mulyani.
Inisiatif perpanjangan periode pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) diharapkan dapat membantu negara-negara yang paling rentan terdampak pandemi Covid-19.
“Kami juga mendorong G20 melalui semangat multilateralisme dapat memperluas dukungan kepada negara-negara rentan,” kata wanita kelahiran Lampung ini.
Indonesia sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan anggota G20. Harapannya, seluruh negara dapat terus menjaga kerja sama untuk menutup celah pada kesiapan dan respon dalam menghadapi pandemi global, serta memastikan ekonomi pasca Covid-19 akan menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.
Baca Juga: Akan Gelar KTT G20, Muncul Laporan Pelecehan Aktivis Wanita di Arab Saudi
Berita Terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 646,3 T di April 2026, Purbaya Pamer Capaian Minus Era Sri Mulyani
-
Pamer Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Purbaya Bandingkan Kinerja dengan Sri Mulyani
-
Purbaya Hapus Kebijakan Tax Amnesty Sri Mulyani, Bahaya untuk Pegawai Pajak
-
7 Bulan Menjabat, Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Naik Rp18,2 M dan Tak Memiliki Utang
-
Belum Kering Lisan Sri Mulyani, Kini S&P Sudah Pasang Alarm Bahaya buat Fiskal RI
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang
-
Dirikan Brand Minyak Telon, Alumni Geografi UGM Berhasil Pasarkan Produk hingga Asia Tenggara
-
Purbaya Ungkap Fungsi dan Tugas Baru OJK di RUU P2SK, Ini Rinciannya