Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, kelompok orang menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak atas krisis saat ini.
"Daya beli tidak ada karena kelompok orang paling bawah sedang tidak punya duit, tak hanya di Indonesia tapi juga global," ucap Jusuf Kalla dalam acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Indef secara virtual, Rabu (9/12/2020).
Menurut JK panggilan akrabnya, daya beli merupakan faktor penting untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi di tengah pandemi ini daya beli menjadi tersendat karena masyarakat takut terinfeksi virus corona.
"Daya beli itu kepercayaan, saya belanja karena saya pikir tahun depan perusahaan saya bekerja kembali melakukan aktivitas. Jadi ini harapan dari harapan kita menyelesaikan ekonomi akibat sebabnya (pandemi), ekonomi punya harapan akan daya beli," paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020, dimana pada periode tersebut ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen secara year on year (yoy).
Salah satu yang membuat pertumbuhan negatif ini karena kinerja konsumsi masyarakat atau daya beli yang belum pulih seutuhnya dari tekanan pandemi Covid-19.
BPS mencatat kinerja ini masih mengalami kontraksi yang cukup hebat sebesar 4,04 persen.
"Konsumsi rumah tangga, pada kuartal III-2020 secara year on year memang masih terkontraksi 4,04 persen tapi tidak sedalam kuartal II minus 5,52 persen," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui daya beli masyarakat masih belum begitu pulih, padahal pemerintah sudah mengguyur dana stimulus triliunan demi memulihkan perekonomian.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin di 2021
Dia bilang, pemerintah tetap fokus memperkuat daya beli masyarakat yang masih letoi.
"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga.
Airlangga menjelaskan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- Sabrina Chairunnisa Ingin Sepenuhnya Jadi IRT, tapi Syaratnya Tak Bisa Dipenuhi Deddy Corbuzier
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
LRT Jabodebek Bisa Tap In dengan QRIS NFC Android, iPhone Kapan Nyusul?
-
Harga Emas Dunia Diramal Bertahan di Atas US$ 4.000, Emas Lokal Bakal Terdampak?
-
6.000 Karyawan Kena PHK, CEO Microsoft Lebih Berminat Gunakan AI
-
Tol Padaleunyi Terapkan Contraflow Selama 10 Hari Pemeliharaan Jalan, Cek Jadwalnya
-
4 Bansos Disalurkan Bulan November 2025: Kapan Mulai Cair?
-
Dukung FLOII Expo 2025, BRI Dorong Ekosistem Hortikultura Indonesia ke Pasar Global
-
Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT via HP, Semua Jadi Transparan
-
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik Lewat PNM
-
Gaji Pensiunan PNS 2025: Berapa dan Bagaimana Cara Mencairkan
-
Inovasi Keuangan Berkelanjutan PNM Mendapatkan Apresiasi Berharga