Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, kelompok orang menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak atas krisis saat ini.
"Daya beli tidak ada karena kelompok orang paling bawah sedang tidak punya duit, tak hanya di Indonesia tapi juga global," ucap Jusuf Kalla dalam acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Indef secara virtual, Rabu (9/12/2020).
Menurut JK panggilan akrabnya, daya beli merupakan faktor penting untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi di tengah pandemi ini daya beli menjadi tersendat karena masyarakat takut terinfeksi virus corona.
"Daya beli itu kepercayaan, saya belanja karena saya pikir tahun depan perusahaan saya bekerja kembali melakukan aktivitas. Jadi ini harapan dari harapan kita menyelesaikan ekonomi akibat sebabnya (pandemi), ekonomi punya harapan akan daya beli," paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020, dimana pada periode tersebut ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen secara year on year (yoy).
Salah satu yang membuat pertumbuhan negatif ini karena kinerja konsumsi masyarakat atau daya beli yang belum pulih seutuhnya dari tekanan pandemi Covid-19.
BPS mencatat kinerja ini masih mengalami kontraksi yang cukup hebat sebesar 4,04 persen.
"Konsumsi rumah tangga, pada kuartal III-2020 secara year on year memang masih terkontraksi 4,04 persen tapi tidak sedalam kuartal II minus 5,52 persen," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui daya beli masyarakat masih belum begitu pulih, padahal pemerintah sudah mengguyur dana stimulus triliunan demi memulihkan perekonomian.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin di 2021
Dia bilang, pemerintah tetap fokus memperkuat daya beli masyarakat yang masih letoi.
"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga.
Airlangga menjelaskan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!