Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, kelompok orang menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak atas krisis saat ini.
"Daya beli tidak ada karena kelompok orang paling bawah sedang tidak punya duit, tak hanya di Indonesia tapi juga global," ucap Jusuf Kalla dalam acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Indef secara virtual, Rabu (9/12/2020).
Menurut JK panggilan akrabnya, daya beli merupakan faktor penting untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi di tengah pandemi ini daya beli menjadi tersendat karena masyarakat takut terinfeksi virus corona.
"Daya beli itu kepercayaan, saya belanja karena saya pikir tahun depan perusahaan saya bekerja kembali melakukan aktivitas. Jadi ini harapan dari harapan kita menyelesaikan ekonomi akibat sebabnya (pandemi), ekonomi punya harapan akan daya beli," paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020, dimana pada periode tersebut ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen secara year on year (yoy).
Salah satu yang membuat pertumbuhan negatif ini karena kinerja konsumsi masyarakat atau daya beli yang belum pulih seutuhnya dari tekanan pandemi Covid-19.
BPS mencatat kinerja ini masih mengalami kontraksi yang cukup hebat sebesar 4,04 persen.
"Konsumsi rumah tangga, pada kuartal III-2020 secara year on year memang masih terkontraksi 4,04 persen tapi tidak sedalam kuartal II minus 5,52 persen," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui daya beli masyarakat masih belum begitu pulih, padahal pemerintah sudah mengguyur dana stimulus triliunan demi memulihkan perekonomian.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin di 2021
Dia bilang, pemerintah tetap fokus memperkuat daya beli masyarakat yang masih letoi.
"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga.
Airlangga menjelaskan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Potensi Pemasukan Negara Hilang dari Program MBG, Ini Penjelasan DJP
-
Saham BBCA Diserbu Asing, Target Harganya Bisa Capai Segini
-
4 Perusahaan Ini Bakal Lakukan PHK, Lebih dari 5.000 Pekerja Terdampak
-
IHSG Diprediksi di Zona Hijau, Ini 3 Saham Pilihan yang Wajib Dipantau Pekan Ini
-
Bisnis Kedai Kopi Makin Ketat, Konsep 'Rumah Kedua' Jadi Senjata Bertahan
-
Rupiah Terus Melemah, Bank Mega Syariah Jamin Kinerja Kredit Komersial Tak Kendur
-
PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif
-
Tak Mau Kalah dari Changi dan KLIA, Bandara Minangkabau Bidik Jadi Hub Penerbangan
-
Dirjen Pajak Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara
-
IHSG Dibayangi Sentimen Global dan MSCI, Cek Rekomendasi Saham Senin Ini!