Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, kelompok orang menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak atas krisis saat ini.
"Daya beli tidak ada karena kelompok orang paling bawah sedang tidak punya duit, tak hanya di Indonesia tapi juga global," ucap Jusuf Kalla dalam acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Indef secara virtual, Rabu (9/12/2020).
Menurut JK panggilan akrabnya, daya beli merupakan faktor penting untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi di tengah pandemi ini daya beli menjadi tersendat karena masyarakat takut terinfeksi virus corona.
"Daya beli itu kepercayaan, saya belanja karena saya pikir tahun depan perusahaan saya bekerja kembali melakukan aktivitas. Jadi ini harapan dari harapan kita menyelesaikan ekonomi akibat sebabnya (pandemi), ekonomi punya harapan akan daya beli," paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020, dimana pada periode tersebut ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen secara year on year (yoy).
Salah satu yang membuat pertumbuhan negatif ini karena kinerja konsumsi masyarakat atau daya beli yang belum pulih seutuhnya dari tekanan pandemi Covid-19.
BPS mencatat kinerja ini masih mengalami kontraksi yang cukup hebat sebesar 4,04 persen.
"Konsumsi rumah tangga, pada kuartal III-2020 secara year on year memang masih terkontraksi 4,04 persen tapi tidak sedalam kuartal II minus 5,52 persen," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui daya beli masyarakat masih belum begitu pulih, padahal pemerintah sudah mengguyur dana stimulus triliunan demi memulihkan perekonomian.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin di 2021
Dia bilang, pemerintah tetap fokus memperkuat daya beli masyarakat yang masih letoi.
"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga.
Airlangga menjelaskan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
OJK Perkuat Pengawasan Perbankan Hadapi Kompleksitas dan Digitalisasi
-
Genjot Daya Saing Daerah, Arsitek Lanskap Dorong Infrastruktur Hijau
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Naik, Galeri 24 dan UBS Kompak Meroket
-
Harga Emas Melemah Setelah Sempat Kembali ke Level 5.000 Dolar AS
-
Cara Update Data Desil DTKS 2026 Agar Dapat Bansos
-
Apa Itu 'Saham Gorengan'? Ramai Dibahas Imbas Kasus PIPA dan MINA
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
IES 2026 Menjadi Ruang Dialog Ekonomi, Energi, dan Daya Saing Indonesia
-
Kemenperin Akui Baja China Jadi Masalah di Indonesia