Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, kelompok orang menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak atas krisis saat ini.
"Daya beli tidak ada karena kelompok orang paling bawah sedang tidak punya duit, tak hanya di Indonesia tapi juga global," ucap Jusuf Kalla dalam acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Indef secara virtual, Rabu (9/12/2020).
Menurut JK panggilan akrabnya, daya beli merupakan faktor penting untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi di tengah pandemi ini daya beli menjadi tersendat karena masyarakat takut terinfeksi virus corona.
"Daya beli itu kepercayaan, saya belanja karena saya pikir tahun depan perusahaan saya bekerja kembali melakukan aktivitas. Jadi ini harapan dari harapan kita menyelesaikan ekonomi akibat sebabnya (pandemi), ekonomi punya harapan akan daya beli," paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2020, dimana pada periode tersebut ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen secara year on year (yoy).
Salah satu yang membuat pertumbuhan negatif ini karena kinerja konsumsi masyarakat atau daya beli yang belum pulih seutuhnya dari tekanan pandemi Covid-19.
BPS mencatat kinerja ini masih mengalami kontraksi yang cukup hebat sebesar 4,04 persen.
"Konsumsi rumah tangga, pada kuartal III-2020 secara year on year memang masih terkontraksi 4,04 persen tapi tidak sedalam kuartal II minus 5,52 persen," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui daya beli masyarakat masih belum begitu pulih, padahal pemerintah sudah mengguyur dana stimulus triliunan demi memulihkan perekonomian.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin di 2021
Dia bilang, pemerintah tetap fokus memperkuat daya beli masyarakat yang masih letoi.
"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga.
Airlangga menjelaskan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026