Suara.com - Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa waktu lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Padat Karya Tunai (PKT) dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat dan warga setempat sebagai pelaku pembangunan.
Mereka dipekerjakan untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian di masa pandemi Covid-19.
“Selain untuk menpercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol kesehatan dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Sementara pada Program Padat Karya Tunai (PKT), dari pagu anggaran 2020 sebesar Rp 87,83 triliun, Program PKT dialokasikan sebesar Rp 13,4 triliun. Progres penyerapan anggarannya hingga Hingga akhir November 2020 mencapai 90,93 persen, atau senilai Rp 12,2 triliun.Penyerapan tenaga kerja sudah mencapai 630.900 orang atau 98,7 persen dari target 638.990 orang.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual, tetapi dilaksanakan dengan pola padat karya, dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.
Hingga saat ini, progresnya sudah mencapai 40,54 persen atau senilai Rp 265,3 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau mencapai 33,20 persen.
Pemerintah Perluas Cakupan PKT
Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR memperluas cakupan Program PKT dan telah disetujui berdasarkan surat Menkeu Nomor S-191/MK.2/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020, dan revisi DIPA yang tuntas pada Rabu 19 Agustus 2020. Perluasan cakupan Program PKT tersebut bertujuan untuk pengerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA), dengan total anggaran mencapai Rp 1,2 triliun.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 kilometer di 34 provinsi yang akan dilaksanakan dengan skema PKT, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di wilayah barat, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp 587 miliar dan Rp 413 miliar untuk di wilayah timur, yaitu Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua.
Baca Juga: PUPR Hadirkan Buku Manual Desain Rumah Khusus sebagai Panduan
Pelaksanaan lapangan telah dimulai di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Perluasan cakupan Program PKT juga dilaksanakan untuk CPHMA sebanyak 100 ribu ton, dengan anggaran Rp 200 miliar di 34 provinsi. Sebesar Rp 120 miliar diperuntukkan bagi wilayah barat, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Rp 80 miliar untuk wilayah timur, yaitu Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Ada 16 Program PKT, diantaranya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 10.000 lokasi, Operasi & Pemeliharaan Irigasi dan Rawa di 818 lokasi, Operasi & Pemeliharaan Irigasi dan Rawa (tugas pembantuan) di 821 lokasi, Operasi & Pemeliharaan Sungai dan Pantai di 811 lokasi, Operasi & Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku di 2.124 lokasi, Revitalisasi Drainase di 34 provinsi, Pembuatan ABSAH di 104 lokasi, Preservasi Jalan di 725 lokasi, Preservasi Jembatan di 311 lokasi, PAMSIMAS di 4.806 desa, SANIMAS di 1.046 lokasi, KOTAKU di 364 kelurahan, PISEW di 900 kecamatan, TPS 3R di 146 lokasi, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di 449 kabupaten/kota, dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di 130 kabupaten/Kota.
Berita Terkait
-
Geledah Rumah Pejabat, KPK Sita Dokumen Kasus Korupsi Proyek PUPR di Banjar
-
Waskita Karya Tandatangani 2 Kontrak Sumber Daya Air di Banten
-
Vaksin Masuk RI, Pengusaha Optimis Ekonomi Rebound di 2021
-
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Dukungan Modal Swasta
-
Vaksin dan Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Obat Pemulihan Ekonomi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
Terkini
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok
-
Permudah Klaim, BUMN Pengelola Dana Pensiun Ini Genjot Layanan Digital
-
Viral Menkeu Purbaya Makan Siang di Kantin DJP: Hidupkan Sektor UMKM!
-
Pemerintah Menang Banyak dari Negosiasi Freeport: Genggam 12 Persen Saham Hingga Pembangunan Sekolah
-
Hari Terakhir Kementerian BUMN, Dasco: Revisi UU BUMN Disahkan Kamis Besok