Sri Mulyani, Sudah Saatnya Naikkan Pajak Orang Super Kaya Indonesia

Suara.com - Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memaksimalkan pendapatan pajaknya dengan meningkatkan pajak penghasilan bagi orang-orang super kaya - mereka yang memiliki kekayaan bersihnya melebihi US$ 1 juta atau Rp 14,2 miliar - yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Langkah ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, karena defisit negara telah mencapai Rp 553 triliun karena anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang berlangsung untuk menahan dampak ekonomi wabah COVID-19.

Indonesia juga mengalami resesi pertama sejak 1998 tahun lalu dan penerimaan pajaknya hanya mencapai 89,25% atau Rp 1.019 triliun pada tahun lalu, meleset 10% dari target Rp 1.198 triliun.

Riset menunjukkan bahwa meningkatkan pajak untuk orang super kaya dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Lalu pemerintah dapat mendistribusikan kembali kekayaan dalam bentuk insentif atau bantuan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Penimbunan kekayaan dan ketidaksetaraan

Terlepas dari pandemi COVID-19, jumlah orang kaya terus meningkat karena didorong oleh pemulihan ekonomi.

Sebuah studi baru-baru ini dari Knight Frank, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di London, memprediksikan bahwa di Indonesia terdapat 21.430 high net worth individual, atau orang dengan kekayaan lebih dari US$ 1 juta pada 2020. Jumlah ini akan meningkat 110% menjadi 45.063 orang pada 2025.

Sedangkan mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari US$ 30 juta (Rp 434,5 miliar) dikategorikan sebagai ultra high net worth individual atau individu yang sangat kaya. Laporan tersebut menyatakan ada 673 orang dalam kategori ini pada 2020, dengan jumlah yang diperkirakan meningkat secara pesat sebesar 67% menjadi 1.125 orang pada 2025. Indonesia akan memiliki pertumbuhan jumlah individu super kaya yang paling cepat di Asia.

Daftar lain dari Forbes juga mengungkapkan bahwa 15 orang Indonesia masuk dalam 100 keluarga terkaya di dunia.

Baca Juga: Menkeu Mau Kerek Tarif PPN, INDEF: Beban Ekonomi Masih Besar Imbas Pandemi

Ironisnya, Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam upayanya memberantas kemiskinan, yang telah mencapai tertinggi tiga tahun karena pandemi.

Pada September tahun lalu, Indonesia tercatat memiliki 27,5 juta orang miskin, atau setara dengan 10,19% dari populasi. Koefisien Gini Indonesia juga naik dari 0,3 pada 2000 menjadi 0,4 pada 2015, yang menunjukkan meningkatnya ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan.

Saat ini, Indonesia adalah negara keenam dengan ketimpangan kekayaan terbesar di dunia - empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari gabungan 100 juta orang termiskin.

Ketimpangan pendapatan yang semakin lebar ini akan mengancam kualitas demokrasi di Indonesia dan stabilitas sosial pada masa depan. Menurut European Journal of Political Economy kestabilan demokrasi tergantung pada meratanya pendapatan masyarakat.

Survei baru-baru ini menemukan bahwa mayoritas penduduk Indonesia sudah mendukung pemungutan pajak kepada orang-orang super kaya.

Mendistribusikan kembali kekayaan