Suara.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sudah berjalan di tahun ketujuh, turut serta membantu masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan. Hal ini juga dirasakan Popi Yuki Tamela Nasution (25), salah satu peserta dengan segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU).
Popi yang sehari-harinya disibukkan dengan kegiatannya sebagai seorang ibu rumah tangga, harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena terjadi pendarahan setelah haid selama 8 hari. Sebelum terjadi pendarahan hebat, Popi dilanda demam yang membuat suaminya mengambil langkah cepat untuk membawa Popi langsung ke IGD Rumah Sakit.
“Pendarahan saya tidak berhenti selama 4 hari. Saya juga demam tinggi. Ketika saya merasakan sakit itu, sudah selesai (periode) haid. Awalnya saya juga bingung, kenapa saya haid lagi. Setelah saya sadari, ternyata ini bukan haid tapi pendarahan,” ujar Popi, saat diwawancarai di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Kamis (20/7/2021).
Saat akan dirawat, Popi menjalani proses pemeriksaan tes swab antigen, yang ternyata hasil yang muncul adalah positif. Batinnya semakin sedih, ia harus melakukan isolasi mandiri selama tujuh hari dan harus berada jauh dari keluarganya.
“Saya kaget saat dilakukan swab antigen, sebab hasilnya positif Covid-19. Tapi suami saya, alhamdulillah hasilnya negatif. Saya takut tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan nantinya untuk biaya pengobatan,” tambah Popi.
Dengan mengikuti alur pelayanan di rumah sakit, akhirnya Popi dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan Program JKN - KIS.
“Alhamdulillah, saya bisa menggunakan BPJS Kesehatan saat dirawat inap. Saya hanya diminta untuk membayar iuran dan denda rawat inap. Saya sadari, kalau saya memang lupa membayar iuran 2 bulan. Saya puas dengan layanan rumah sakit dan BPJS Kesehatan terhadap saya. Tadi saya diberikan solusi oleh frontliner BPJS Kesehatan agar keluarga saya autodebet setiap bulannya dari rekening tabungan. Saya berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi. Dan agar semua masyarakat membayar iuran tepat waktu,” tutup Popi.
Berita Terkait
-
Anak Harus Jalani Perawatan di Rumah Sakit, Nur: JKN - KIS Membantu Keluarga Kami
-
BPJS Kesehatan Siapkan Tempat Isoman Khusus bagi Pegawai dan TAD
-
BPJS Kesehatan Anda Aktif Atau Tidak, Cek Caranya Disini!
-
Cara Daftar BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir, Lengkap dengan Syarat Dokumen
-
BPJS Kesehatan Teken Kerja Sama dengan Jamdatun
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden