Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 13 triliun dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital dan juga konsep pariwisata digital di masa depan.
Berdasarkan data UN World Tourism Organization (UNWTO), pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global sekitar USD 2 triliun dari sektor pariwisata. Sementara itu, penurunan trafik pelancong mancanegara juga sangat signifikan, yakni sebesar 80 persen.
Dampaknya, lebih dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung di industri ini menjadi sangat terdampak.
"Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas. Ini merupakan kebijakan antisipatif terhadap perubahan konsep pariwisata di masa mendatang," ujar Airlangga dalam acara Kick-Off Tourism Working Group (TWG) G20 Presidensi G20 Indonesia secara virtual, Selasa (15/2/2022).
Airlangga menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi.
Dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia ingin mewujudkan Panduan terkait Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata (Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents).
Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi pelopor untuk inovasi bersama di G20 guna memulihkan pariwisata melalui metode seamless travelling.
Selaku Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia juga mendukung langkah negara-negara di kawasan yang telah mengidentifikasi berbagai program untuk memulihkan pariwisata melalui penguatan digital, mulai dari capacity building for tourism professionals hingga strategi pemasaran via digital platform yang tercantum dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) Implementation Plan.
Selain itu, di tataran global perlu adanya penyamaan persepsi terhadap perhatian dalam memastikan keselamatan wisatawan di satu sisi dan meningkatkan devisa pariwisata di sisi lain.
Baca Juga: Indonesia Bisa Belajar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Presidensi G20
"Karena itu, G20 menjadi forum yang sangat relevan dan penting bagi dunia untuk bekerja sama memastikan adanya progress inovasi dan keselarasan mekanisme yang mendukung mobilitas wisatawan secara aman, berstandar, dan sehat," paparnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Regulasi Terlalu Restriktif Dinilai Berpotensi Picu PHK, Petani Tembakau Ikut Terdampak
-
6 Ruas Tol Ini Digratiskan Selama Mudik Lebaran 2026, Cek Daftarnya
-
Pengamat Ungkap 7 Poin Perjanjian Indonesia-AS Berpotensi Ancam Ekonomi Nasional
-
Daftar 6 Ruas Tol yang Dibuka Fungsional Selama Mudik Lebaran
-
Targetkan 53 Juta Wisatawan Aman, Askrindo Pastikan Pelancong di Jawa Tengah Terlindungi
-
Ekonom Nilai Pelemahan Rupiah Berbeda dari Krisis 1998
-
BI: Transformasi Digital Sistem Pembayaran Indonesia Jadi Rujukan Lembaga Keuangan Dunia
-
Bukan Esemka, Industri Nasional Ini Sudah Mampu Produksi Mobil Pikap Sendiri
-
Ratusan Saham Masih Belum Penuhi Ambang Batas Free Float IHSG
-
Pengamat: Kesepakatan Dagang Indonesia-AS Gugur, Tak Perlu Gabung BoP!