Suara.com - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diklaim telah dirasakan manfaatnya oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga 20 Maret 2022, 191 pekerja ter-PHK telah mencairkan Program JKP berupa uang tunai.
"JKP ini merupakan program yang benar-benar direalisasi oleh pemerintah. Teman- teman yang mengalami PHK juga sudah merasakan manfaat JKP, mulai dari cash benefit, akses pasar kerja hingga pelatihan kerja, " kata Menaker, Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafirah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).
Selain telah dimanfaatkan oleh 191 pekerja, hingga 20 Maret 2022, Program JKP berupa Asesmen Diri telah dimanfaatkan oleh 94 orang dan Konseling 34 orang. Saat ini yang sudah melamar lebih dari lima pekerjaan, sebanyak 58 orang.
Ida mengatakan, ada sepuluh program pelatihan pilihan terfavorit yang diminati penerima Program JKP. Kesepuluh program terfavorit tersebut adalah Desain Grafis, Operator Komputer, Barista, Bahasa Inggris, Menjahit Pakaian, Tata Kecantikan/Rias Rambut, Digital Marketing, Housekeeping, Administrasi Perkantoran dan Service Sepeda Motor Injeksi.
"Ini 10 program yang menjadi pilihan favorit dari penerima program JKP, " ujarnya.
Menyinggung kesiapan dan dukungan anggaran pembayaran iuran pemerintah untuk Program JKP, Ida mengatakan, dalam selama Februari-November 2021, telah terbayarkan iuran sebanyak Rp823,9 miliar untuk 100.849.059 tenaga kerja.
"Ini yang sudah dibayar, " katanya.
Sedangkan rencana anggaran 2022, dialokasikan untuk membayar selisih kekurangan pembayaran iuran peserta tahun 2021 untuk 139.547 tenaga kerja, sebanyak Rp1,088 miliar. Alokasi kedua, proyeksi iuran JKP yang dibayarkan pemerintah pusat Tahun 2022 (Desember 2021-November 2022) untuk 134.835.015 tenaga kerja, dengan jumlah iuran sebanyak Rp1,131 triliun.
"Total anggaran yang dibutuhkan untuk Program JKP tahun 2022 sebesar Rp1,131 triliun. Jadi uang itu diberikan Kemenkeu, diberikan kepada Kemnaker dan kemudian kami salurkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, " ujar Ida.
Menaker memastikan dukungan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan Program JKP telah berjalan. Dana jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK berasal dari rekomposisi iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dan iuran dari pemerintah.
Baca Juga: Mandalika jadi Tuan Rumah MotoGP dan Punya Potensi Besar, Menaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil
"Dana awal telah diberikan oleh pemerintah untuk program JKP ini sebesar Rp6 triliun, yang diserahkan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini sungguh program yang sudah berjalan karena pemerintah memberikan dana awal, " katanya.
Berita Terkait
-
Kemnaker Optimistis Program MBKM Dapat Menekan Tingkat Pengangguran
-
RI-Malaysia Sepakati Penempatan PMI Melalui Sistem Satu Kanal
-
Dukung Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemnaker Optimalisasi Pelayanan Pengujian K3
-
Promosikan Lapangan Kerja Inklusif dan Berkelanjutan, Kemnaker Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Jerman
-
Menaker Tegaskan Revisi Aturan JHT untuk Akomodir Aspirasi Pekerja
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB
-
IHSG Bergejolak, Ini Alasan BBRI Jadi Rekomendasi Saham di Tengah Krisis
-
Pemerintah Mau Bentuk satgas indonesia Financial Center, Urus KEK Sektor Keuangan
-
YLKI Soroti Posisi Gerbong KRL Khusus Wanita, Dinilai Rawan Saat Kecelakaan
-
64,5% UMKM Dikuasai Perempuan, Tapi Masih Terkendala Pengelolaan Keuangan
-
KCIC Sebut Okupansi Whoosh Naik Usai Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Insiden Kecelakaan KRL, Airlangga Ungkap Flyover Rp 4 Triliun Arahan Prabowo Dibiayai APBN
-
Danantara Bakal Evaluasi Total PT KAI Usai Insiden Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG & Bahan Baku Plastik, Cegah Kenaikan Harga Makanan-Minuman