Suara.com - Isu penundaan pemilu yang sedianya dilaksanakan Februari 2024 makin santer terdengar. Tidak hanya di bidang politik, dampak penundaan pemilu terhadap ekonomi juga krusial.
Sejumlah pakar ekonomi menyebutkan penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Hal ini akan mempengaruhi Rate of Economic Growth atau tingkat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Investopedia tingkat pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kesehatan komparatif ekonomi dari waktu ke waktu. Angka-angka biasanya disusun dan dilaporkan setiap kuartal dan tahunan.
Dalam kebanyakan kasus, tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur perubahan dalam produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Di negara-negara dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pendapatan asing, produk nasional bruto (GNP) dapat digunakan. Kemudian, yang terakhir memperhitungkan laba bersih dari investasi asing.
Dampak penundaan pemilu terhadap ekonomi bisa berangkat dari stabilitas politik. Jika pemilu ditunda dan politik terganggu, besar kemungkinan akan menurunkan kesempatan kerja, meningkatkan potensi kemiskinan, juga ketimpangan pendapatan.
Terlebih, alasan ekonomi sebenarnya tidak bisa dijadikan pembenaran atas penundaan pemilu. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah 2020 tetap bisa berjalan di tengah keterpurukan ekonomi dan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, ekonomi juga mulai pulih pada 2022 dan diperkirakan tumbuh semakin baik saat penyelenggaraan pemilu 2024.
Kondisi ini sangat berkebalikan jika disebutkan bahwa stabilitas ekonomi akan terganggu akibat pemilu. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa 2020 merupakan tahun yang tepat untuk menyongsong pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Presiden PKS Ahmad Syaikhu Wanti-wanti Kadernya Di DPR: Jangan Terbuai Wacana Penundaan Pemilu!
Jokowi mengatakan, indikator-indikator perekonomian terus menunjukkan perbaikan. Pun dengan sistem keuangan yang tetap terjaga dengan baik.
"Kita memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan. Tahun 2022 akan menjadi momentum," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022, Kamis (20/1/2022).
Meskipun kinerja ekonomi pada sektor riil semakin baik namun Jokowi meminta seluruh pihak tetap waspada dengan perkembangan Covid-19 terutama varian Omicron.
Selain itu, ia juga mengingatkan akan adanya dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti kelangkaan pangan, kelangkaan energi, kelangkaan kontainer, kenaikan inflasi, dan kenaikan harga produsen.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Tag
Berita Terkait
-
Berdayakan Mustahik Petani Pisang, Wapres: Baznas Entaskan Kemiskinan di Desa
-
Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Refly Harun: Tidak Sekalian Deklarasi Seumur Hidup?
-
Angka Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19 di Jember Meningkat Tajam
-
Tagar Percepat Pemilu Berkumandang di Jagat Twitter, Alvin Lie: Tidak Usah Tunggu hingga 2024
-
Presiden PKS Ahmad Syaikhu Wanti-wanti Kadernya Di DPR: Jangan Terbuai Wacana Penundaan Pemilu!
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Purbaya Sentil BPKP soal Audit 10 Perusahaan Sawit Diduga Manipulasi Ekspor CPO
-
Purbaya Jamin Lahan Hibah Meikarta 30 Hektare Tak Bebani APBN Saat Dikelola Danantara
-
Purbaya Akhirnya Bebaskan Pajak JHT ke 1,64 Juta Pensiunan Usai Diprotes
-
Rupiah Terpuruk! Kembali Dekati Level 18.000 per Dolar AS.
-
Lahan Meikarta Dibebaskan dari Pajak, Purbaya: Yang Melawan, Saya Pecat
-
Siap-siap! Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce 1 Juli 2026
-
CORE Sebut Penurunan Harga LNG Tekan Risiko PHK, Namun Bukan Solusi Tunggal
-
Harga Emas Anjlok Parah, Rekor Terburuk Sejak 2008
-
Purbaya Akui Belum Terima Usulan Kemenhub soal Anggaran Flyover Kereta Api Rp 4 Triliun
-
Tren Remitansi Digital Kian Dilirik, Ini Deret Keunggulannya