Suara.com - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra meyakini mayoritas kreditur akan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perseroan dalam sidang pemungutan suara atau voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Ia mengklaim, saat ini sudah 60 persen kreditur yang menyetujui proposal perdamaian tersebut. Meski begitu, Irfan mengakui, lobi-lobi kepada kreditur terus berlangsung.
"Saya pikir semua yang datang ke sini punya pilihan dan kami menghargai sekali mereka mau ngantre seperti ini, ini menunjukkan bahwa semua kreditur kita yang datang mencoba bersama-sana cari solusi," ujarnya saat ditemui usai jeda sidang Voting PKPU di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Menurut Irfan, jika mayoritas kreditur menyutujui, maka kreditur yang voting tidak setuju mau tak mau harus ikut ketentuan-ketentuan proposal yang diajukan maskapai pelat merah ini.
"Kemarin sih rasanya mayoritas oke tapi kita lihat hari ini. Saya nggak mau mendahului. Sabar ya," kata dia.
Sebelumnya, maskapai pelat merah ini melakukan perubahan pada proposal perdamaian kepada para kreditur. Perubahan proposal damai ini soal jumlah nominal surat utang yang akan diterbitkan emiten bersandi saham GIAA ini.
Irfan menjelaskan, nilai surat utang tersebut awalnya sebesar USD800 juta, tetapi setelah perubahan nilai surat utang meningkat menjadi USD825 juta.
Dana surat ini, tutur dia, akan digunakan Garuda untuk menyelesaikan kewajiban utang ke lessor, finance lessor, produsen pesawat hingga kreditur lainnya yang memiliki piutang di atas Rp255 juta.
"Jadi, masing masing lessor, financial lessor, engine lessor produsen pesawat, MRO, dan vendor lainnya dengan tagihan diatas Rp255 juta dan pemegang sukuk akan menerima tagihan mereka secara pukul rata. Bentuknya hutang dengan nilai total USD825 juta, ada peningkatan dari draft sebelumnya USD800," jelas dia.
Baca Juga: 4 Fakta Utang Rp142 Triliun Garuda Indonesia, Pendapatan Kecil Pengeluaran Jumbo
Untuk diketahui, Daftar Piutang Tetap (DPT) per 14 Juni 2022 memerinci perusahaan pelat merah Garuda Indonesia memiliki utang terhadap 501 kreditur.
Emiten berkode saham GIAA ini mengakumulasi utang Rp142,42 triliun dengan rincian tagihan terdiri dari daftar piutang tetap kepada 123 lessor sebesar Rp104,37 triliun.
Kemudian utang juga ditanggung Garuda Indonesia kepada 23 kreditur non-preferen sebesar Rp3,95 triliun, dan 300 kreditur non-lessor sebesar Rp34,09 triliun.
Berita Terkait
-
Ternyata Garuda Indonesia Punya Utang Jumbo ke Boeing Rp10 Triliun, Tapi Tak Ikut PKPU
-
4 Fakta Utang Rp142 Triliun Garuda Indonesia, Pendapatan Kecil Pengeluaran Jumbo
-
Garuda Ajukan Penundaan Voting PKPU Selama Dua Hari, Dirut Jelaskan Alasannya
-
Alasan Dirut Garuda Indonesia Minta Tunda Voting PKPU Selama Dua Hari
-
Dukung Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Garuda dan Krakatau Steel, Anggota DPR: BUMN Harusnya Jadi Kebanggaan Negara
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang