Suara.com - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo memastikan Garuda Indonesia terhindar dari kebangkrutan. Maskapai pelat merah itu menang dan putusan homologasi dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang.
"Secara bangkrut sudah pasti tidak, karena sudah ada keputusan PKPU yang memberikan restrukturisasi utang, jadi sudah pasti tidak bangkrut," ujar Kartika dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/6/2022).
Kartika menyebut pekerjaan rumah Garuda belum selesai. Sebab, Kementerian BUMN tengah menyehatkan neraca keuangan maskapai berlogo garuda biru itu.
Untuk menyehatkan neraca keuangan, kementerian dan manajemen akan melakukan right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat HMETD sebanyak dua kali.
"Dengan dua rights issue tersebut memang Garuda baru bener-bener sehat secara neraca. Tapi dengan rights issue pertama pun sudah mulai sehat secara neraca," ucap dia.
Tetapi dari sisi arus kas atau cash flow secara operasional, kata Kartika, Garuda telah dinyatakan sehat.
"Ini dua hal terpisah secara operasional cash flow sudah langsung sehat," ujarnya.
Sebelumnya, Kreditur Garuda Indonesia akhirnya menyetujui proposal perdamaian yang diajukan manajemen. Sebanyak 97,46% kreditur sepakat dengan penawaran maskapai pelat merah itu.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dengan hasil pemungutan suara atau voting tersebut membuktikan kreditur masih percaya atas kinerja perseroan ke depan.
Baca Juga: Selain Pemerintah, Garuda Indonesia Akan Gaet Modal Usaha dari Investor
"Kami sangat memahami bahwa ada yang tidak setuju dengan proposal kami. Kami berkomitmen dengan yang sampaikan di proposal perdamaian," ujar Irfan saat menanggapi hasil rekapitulaai voting, Jumat (17/6/2022).
Dalam hasil rekapitulasi voting, tim pengurus mencatat dari 365 kreditur yang menghadiri voting secara fisik sebanyak 365 kreditur, sisanya 39 kreditur mengikuti secara online di mana total suara mencapai 12.479.432 hak suara.
Sedangkan, sebanyak 347 kreditur atau sebesar 95,07% dari jumlah kreditur konkuren yang hadir menyetujui proposal perdamaian yang diajukan emiten bersandi saham GIAA. Sementara, sebanyak 15 kreditur atau 4,11% dari jumlah kreditur menolak penawaran perdamaian perseroan.
Berita Terkait
-
Sahamnya Terbang Hampir Tembus Rp 100, Bos Garuda Indonesia: Lazim
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Ikut Rombongan Prabowo ke AS, Bos Garuda Indonesia Lagi Nego-nego Pembelian Pesawat Boeing
-
Garuda Indonesia Stop Jalankan Rute Penerbangan yang Bikin Rugi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Booming Perumahan 2025-2029: Prabowo Genjot Subsidi, Apa Saja Dampaknya?
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan