Ketua DPR Puan Singgung Anggaran Stunting yang Dipakai untuk Perjalanan Dinas

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyinggung terkait anggaran belanja negara yang tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Seperti, anggaran stunting yang mayoritas digunakan untuk perjalanan dinas.

Sebelumnya, sentilan ini sempat diumbar Presiden Joko Widodo, di mana dia heran anggaran stunting daerah digunakan untuk aktivitas macam-macam.

"Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya; Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp 10 Miliar hanya Rp 2 Miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat, sedangkan Rp 8 Miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," ujar Puan dalam Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8/20230.

Dia menauruh harapan bahwa belanja negara ke depan khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat.

Pemerintah, di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, telah memperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget), yang akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

"Di mana, Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan disetiap Kementerian Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Implementasi Komitmen Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya," imbuh dia.

Menurut Puan, pemerintah juga harus bisa menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, ditengah perekonomian global yang belum kondusif.

Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif.

"Sejak Tahun 2019, Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas; Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," tutur dia.

Baca Juga: Jokowi Soal Presiden Selanjutnya: Bukan Tentang Siapanya, Tapi Sanggup atau Tidak?