Suara.com - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, mengatakan, setelah melalui proses panjang berupa pelatihan dan sertifikasi, warga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mulai direkrut oleh perusahaan di KITB. Adapun untuk tahap I, sebanyak 50 orang direkrut PT Yih Quan Foot Wear.
Warga yang direkrut tersebut merupakan warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Hari ini kita pecah telor, tahap pertama pekerja lokal dari desa penyangga mulai bekerja di KITB. Ini sebagai bukti, bahwa apa yang dicita-citakan oleh publik, dan saya janjikan sebelumnya, hari ini terealisasi," kata Caswi pada acara Pembekalan dan Pelepasan Warga KITB di Anjungan Siap Kerja KITB, Batang, Jawa Tengah, Minggu (8/10/2023).
Caswi menjelaskan, proses rekrutmen sendiri terdiri dari pelatihan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan. Untuk memastikan proses tersebut berjalan, pihaknya telah menghadirkan Anjungan Siap Kerja di KITB. Anjungan Siap Kerja KITB sendiri saat ini sudah menggelar pelatihan bagi warga melalui 2 batch pelatihan, di mana setiap batch terdiri dari 100 orang.
"Namun dari hasil sertifikasi, baru masuk 50 calon pekerja yang siap dan memenuhi sertifikasi, untuk tahap pertama," jelasnya.
PT Yih Quan Foot Wear, sebut Caswi, adalah perusahaan alas kaki yang menjadi perusahaan pertama di KITB. Estimasi kebutuhan tenaga kerja perusahaan ini mencapai 500 orang. "Ke depan secara bertahap, akan terus dipenuhi melalui sertifikasi secara berkelanjutan. Mudah-mudahan, talenta-talenta warga Batang, akan terus muncul, sehingga siap direkrut menjadi tenaga kerja di KITB, khususnya di PT Yih Quan Foot Wear," ujarnya.
Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker, Muhammad Ali, menambahkan, sebelum bekerja, Warga KITB diberikan pelatihan, sertifikasi, kemudian penempatan. Menurutnya, pola di KITB ini dapat dikembangkan di kawasan industri lainnya di Indonesia.
"Pola yang dilakukan KITB bisa menjadi contoh. Di mana, jika calon pekerja bisa mempersiapkan diri dengan baik, maka perusahaan sudah barang tentu, juga akan menerima mereka dengan baik," ujarnya.
Berita Terkait
-
Hasil Nguping ke KPK, Mahfud MD Sebut Tak Mungkin Cak Imin Jadi Tersangka Korupsi
-
Yakin Cak Imin Tak Akan Jadi Tersangka KPK, Mahfud MD: Saya Nguping
-
Komitmen Tinggi, Pemkab Sijunjung Luncurkan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
-
Di Abu Dhabi, Menaker Minta Pekerja Migran Indonesia Jadi Duta Bangsa dengan Etos Kerja yang Baik
-
Perkembangan Artificial Intelligence Makin Pesat, Sekjen Kemnaker: Indonesia Perlu SDM Unggul
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM