Suara.com - MPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengungkapkan bahwa proses penggabungan antara PT Citilink Indonesia dan Pelita Air akan berlangsung bersamaan dengan upaya integrasi perusahaan sebagai bagian dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan bahwa kedua proses penggabungan tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pihak perusahaan, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya.
Keputusan mengenai rencana penggabungan antara Citilink dan Pelita Air serta integrasi ke dalam InJourney merupakan keputusan dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan. Irfan menjelaskan bahwa diskusi terkait hal ini akan diperbaharui setelah masa Lebaran.
Irfan menambahkan bahwa berbagai pihak sedang berusaha untuk menyelesaikan proses penggabungan tersebut sebelum Oktober 2024, atau sebelum periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir. Hal ini dilakukan agar Garuda dapat mengembangkan bisnisnya secara optimal di masa kepemimpinan selanjutnya.
"(Diharapkan) bisa selesai sebelum Oktober. Supaya ke depannya sudah clear, tidak jadi utang," ujar Irfan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa rencana merger antara anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), yaitu Citilink Indonesia dan Pelita Air, masih dalam tahap pembahasan.
Wamen BUMN yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan bahwa skema merger kedua entitas usaha tersebut masih menunggu laporan akhir tahun dari Garuda Indonesia.
Berdasarkan informasi dari Bisnis pada Selasa (7/11/2023), Tiko mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN sedang mempertimbangkan dua skenario. Pertama, lisensi penerbangan reguler Pelita Air akan dipindahkan ke Citilink, yang merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia.
Kedua, ketiga maskapai penerbangan milik negara tersebut akan digabungkan ke dalam Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, yaitu InJourney.
Baca Juga: Pelita Air dan Patra Jasa Ajak Panti Asuhan Safari Ramadan ke Bali
"Semuanya tergantung pada kemampuan Garuda untuk melakukan restrukturisasi, kami akan mengevaluasi hingga akhir tahun apakah Garuda sudah mencapai keadaan yang stabil," kata Tiko.
Berita Terkait
-
Dua Maskapai Penerbangan Mengincar Peluang Bisnis di Bandara Rendani Manokwari
-
Fokus untuk Mobil Kecil di Asia, Toyota dan Daihatsu Merger Dirikan Perusahaan Baru
-
Anak Usaha Pertamina, Pelita Air Selesaikan Program Energi Kebersamaan
-
Pelita Air Tambah Rute Baru Jakarta-Aceh-Jakarta
-
Pelita Air dan Patra Jasa Ajak Panti Asuhan Safari Ramadan ke Bali
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Dasco: Masyarakat Tak Perlu Menimbun Persediaan BBM
-
Efisiensi! Beli BBM Pertalite Dibatasi 50 Liter per Kendaraan
-
Purbaya Pastikan APBN Aman Hadapi Harga Minyak Meski Tembus 100 Dolar AS per Barel
-
Jangan Terlena Konflik Timur Tengah, Ada Bom Waktu di Laut Cina Selatan, RI Bisa Kena Getahnya
-
Digilas Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar Rupiah Terus Lemas
-
Sempat Menguat, IHSG Berujung Terkoreksi ke Level 7.048
-
Heboh Aturan Isi Pertalite Dibatasi 50 Liter, BPH Migas Buka Suara
-
Dukung Kebutuhan Bisnis dan Industri di Jatim, Epson Resmikan Solution Center di Surabaya
-
Mentan Singgung Selat Hormuz, Sebut Indonesia Bisa Bikin 'Kiamat' Komoditas CPO
-
Indonesia Dorong Jepang Percepat Pengembangan Blok Masela