Eskalasi Konflik Timur Tengah: Indonesia Tentukan Alternatif Kiriman Minyak Mentah

Suara.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyoroti pentingnya pengaruh Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia terhadap stabilitas harga minyak dunia.

Dikutip dari kantor berita Antara, Tutuka Ariadji menyatakan bahwa lebih dari 20 ribu pengangkut atau vessel membawa puluhan juta barel minyak melintasi laut sempit antara Iran dan Oman itu.

"Pada intinya, (hasil kajian menunjukkan) peran dari Selat Hormuz itu penting sekali. Selat Hormuz itu bisa dikelola atau dipegang oleh Iran, itu sangat menentukan," jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Oleh karena itu, Pertamina penting melakukan langkah antisipasi kemungkinan buruk dari ekskalasi geopolitik ini. Utamanya memenuhi pasokan kebutuhan minyak dalam negeri.

Memanasnya konflik antara Iran dengan Israel ini, seperti dipaparkan media Iran bahwa terdengar suara ledakan di dekat bandara kota Isfahan di Iran.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, sudah mengambil langkah-langkah pengamanan suplai apabila terjadi kesulitan pengiriman akibat ketegangan antara Iran dengan Israel.

Ia mempertimbangkan negara-negara yang berlokasi di Benua Afrika untuk menjadi alternatif suplai minyak mentah, di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

"Bila kami lihat dari pemetaannya, dari Afrika tidak lewat (Timur Tengah)," jelasnya di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Salah satu negara di Afrika yang dipertimbangkan menjadi alternatif suplai minyak mentah untuk Indonesia adalah Mozambik.

Baca Juga: Geopolitik Dunia Bergejolak, Menperin Soroti Risiko Kenaikan Harga Energi

Selain mencari alternatif suplai minyak mentah dari Benua Afrika, Menteri ESDM menambahkan kawasan Amerika Latin.

"Venezuela tengah disetrap (dihukum). Mungkin ada yang baru, yaitu Guyana," jelasnya.

Sebagai catatan, seperti dikutip dari CNN, Amerika Serikat akan menerapkan kembali sanksi terhadap sektor minyak dan gas Venezuela sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam menyelenggarakan "pemilu yang inklusif dan kompetitif".

Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan otorisasi sementara yang mengizinkan transaksi sektor minyak dan gas nasional tanpa takut akan sanksi.

Otorisasi ini secara resmi dikenal sebagai General License 44, akan berakhir pada Kamis (25/4/2024) depan dan pemerintah harus memutuskan apakah pemerintah Venezuela menjunjung komitmen ini, yang dibuat berdasarkan "Barbados Agreement" antara perwakilan Presiden Nicolas Maduro dan anggota oposisi politik di Venezuela.

Kembali kepada alternatif minyak mentah yang dijajaki Indonesia, Menteri ESDM juga menyatakan pemerintah sudah mencari alternatif suplai untuk Liquid Petroleum Gas (LPG) apabila gejolak Timur Tengah mengancam stok LPG nasional.