Suara.com - Perpindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat banyak perubahan di wilayah Jakarta. Salah satunya dengan banyaknya ASN yang pindah membuat kantor-kantor kementerian/lembaga menjadi kosong.
Hal inilah yang menjadi peluang bagi pengusaha di sektor properti untuk dijadikan ladang usaha. Bahkan, Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mau menyewa kantor-kantor Kementerian/Lembaga yang kosong untuk dijadikan pusat perbelanjaan atau Mal.
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya telah mengusulkan ide ini dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Gedungnya bekas-bekas kantor itu bisa dijadiin mal atau apa gitu," ujarnya yang dikutip Jumat (3/5/2024).
Selain itu, Budiharjo juga mengusulkan, kantor kementerian yang kosong juga bisa disewakan sebagai kantor perwakilan negara asing. Hal ini semata-mata untuk menarik turis asing ke Jakarta.
"Jakarta ini punya potensi menjadi kota seperti yang kalau turis datang itu weh enak banyak barang, makanya belanja di Indonesia saja itu kita launching buru-buru," jelas dia.
Sayangnya, Budiharjo tidak merinci hasil pertemuan dengan PJ Gubernur DKI Jakarta itu. Akan tetapi, menurut dia, komunikasi tetap terus berjalan.
"Ya kita terus terang sudah ada pembicaraan kalau nanti pindah, itu kantor-kantor pemerintah di sini itu kosong. nah itu kita bisa jadikan Jakarta kota belanja, kota wisata, kota perdagangan, kota pameran," kata dia.
Aset BUMN Mau Disewakan
Baca Juga: Bahlil Jamin Investor Lokal Diutamakan dalam Pembagunan IKN
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana menawarkan penyewaan gedung milik BUMN di sekitaran Monumen Nasional (Monas). Hal ini, imbas dari perpindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, sehingga gedung-gedung milik BUMN banyak yang kosong.
Erick Thohir pun akan melakukan roadshow ke berbagai negara untuk menawarkan ke para investor terhadap gedung-gedung punya perusahaan pelat merah itu.
"Nah itu kan nanti kalau pemerintahan ini pindah, gedung-gedung ini akan terabaikan. Contoh, Pertamina sudah punya gedung, tetapi gedung lama Pertamina kosong sekarang. Nah itu kan sayang kalau tidak di value creation," ujar Erick kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Senin (22/4/2024).
Ketua Umum PSSI ini melanjutkan, dana penyewaan tersebut akan dikelola tersendiri oleh PT Danareksa (Persero) lewat Property Fund. Setidaknya terdapat ada 13 aset yang bisa disewakan kepada para investor luar negeri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Permanen? Purbaya: Tapi Jangan Ngibul-ngibul Omzet!
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Aguan Punya Mal Baru Seluas 3,3 Hektare, Begini Penampakkannya
-
Gudang Beku Mulai Beroperasi, BEEF Mau Impor 16.000 Sapi Tahun Depan
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Purbaya Pesimis DJP Bisa Intip Rekening Digital Warga Tahun Depan, Akui Belum Canggih
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh
-
Purbaya Duga Pakaian Bekas Impor RI Banyak dari China, Akui Kemenkeu Lambat Tangani