Rp 190 Juta, Biaya Relokasi PKL di Badan Jalan Bypass Bandara Lombok

Suara.com - Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama tim terpadu sudah berkali-kali melakukan penertiban agar tidak ada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Mereka menggunakan badan jalan di sepanjang jalur bypass Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal Bandara International Lombok (BIL), Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.

Dikutip dari kantor berita Antara, kondisi datangnya PKL berlangsung lagi. Mereka terus kembali lagi, terus berulang, sehingga jumlah mereka semakin banyak.

"Karena itu, kami harus segera relokasi agar tidak menimbulkan masalah lebih luas, termasuk masalah sampah yang dibuang ke saluran yang terjadi Kamis (6/6/-024)," papar Uun Pujianto, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram di Mataram, Jumat (7/6/2024).

Disebutkannya bahwa pedagang yang ada di bypass Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid adalah pedagang tidak tetap. Sebab, bisa dilihat dari rata-rata mereka berjualan mengandalkan kendaraan. Baik roda dua mau pun roda empat.

"Tetapi apa pun itu, mereka tetap tidak boleh berjualan di areal bypass. Jadi mau tidak mau, ketika lapak sudah siap mereka harus mau direlokasi," tandas Uun Pujianto.

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan lapak untuk merelokasi PKL yang saat ini berada di lokasi bypass tadi.

"Untuk pembuatan lapak PKL, kami sudah siapkan anggaran Rp190 juta," jelas Uun Pujianto.

Relokasi PKL di kawasan bypass ini dinilai mendesak karena area ini adalah zona merah atau harus steril dari aktivitas masyarakat. Pasalnya bisa mengganggu arus lalu-lintas.

Baca Juga: Damri Sediakan Layanan Rute Stasiun Whoosh, Ini Rute dan Tarif Selengkapnya

"Karena itu, akan kami siapkan lapak bagi PKL di lahan bekas Lesehan Bebek Galih atau depan Tugu Mataram Metro," jelas Uun Pujianto.

Lahan bekas Lesehan Bebek Galih memiliki luas sekitar 4.200 m persegi. Menurut konsep, lapak akan dibuat seragam seperti di kawasan Teras Udayana sehingga tampak rapi.

Proses pembangunan lapak saat ini masih menunggu tahapan penataan pedestrian dan pagar keliling yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

"Jika pekerjaan dari Dinas PUPR rampung, kami langsung mengerjakan pembuatan lapak," ungkapnya.

Berdasarkan data hasil pendataan awal, jumlah PKL yang akan direlokasi di kawasan sekitar 60 pedagang. Mereka sebagian berasal dari Kota Mataram dan dari luar kota.

Posisi tempat mereka berjualan berada di wilayah perbatasan antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat.

"Dengan keterbatasan lahan yang ada, untuk relokasi tahap pertama kami prioritaskan pedagang yang warga Kota Mataram," tutur Uun Pujianto.