Suara.com - Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menutup semua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara pada tahun 2040, melainkan akan mengurangi operasionalnya secara bertahap.
Dalam acara sosialisasi hasil COP29 di Azerbaijan yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa, Hashim, yang juga merupakan Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29, ingin mengklarifikasi pernyataan yang menyebutkan adanya rencana untuk menghentikan seluruh operasi PLTU pada tahun 2040. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana seperti itu.
"Seolah-olah Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menutup semua sumber listrik dari batu bara paling lambat tahun 2040, itu tidak benar. Saya tidak mengatakan demikian di Baku. Yang saya sampaikan adalah mulai dari 2025 hingga 2040, 75 persen dari pusat tenaga listrik akan berasal dari energi baru dan terbarukan, 25 persen dari nuklir sebesar 5 gigawatt dan 22 ribu watt dari gas alam atau LNG," jelas Hashim.
Ia menambahkan bahwa penutupan seluruh PLTU berbasis batu bara hingga tahun 2040 tidak realistis, sehingga ia meralat berita yang menyatakan sebaliknya. "Kami menganut prinsip pengurangan bertahap, bukan penutupan total," tegasnya.
Hashim juga menyatakan bahwa Indonesia tidak memilih jalan ekstrem dengan menutup semua PLTU pada tahun 2040, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian dan aktivitas industri secara umum.
Ia memastikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan terus berupaya mencapai komitmen yang telah diratifikasi sebelumnya dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Paris pada tahun 2015. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi sumber energinya ke sumber yang lebih ramah lingkungan dengan mendorong penggunaan energi panas bumi (geotermal), tenaga air, dan tenaga angin.
Berita Terkait
-
Satu Kampus Bareng Jokowi, Ini Profil Anggito Abimanyu yang Bakal Jadi Menteri Penerimaan Negara
-
Rencana Kementerian Penerimaan Negara Masih Abu-abu
-
Intip Kelebihan Thorium, Sumber Energi 'Murah' Bidikan MIND ID
-
Potret Aksi Tuntut Penghentian Proyek Energi Fosil di Indonesia
-
Apa Pekerjaan Asli Yudha Arfandi? Eks Tamara Tyasmara Ngakunya Pengusaha Batu Bara, Eh Ternyata ...
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi