Suara.com - Jepang menduduki peringkat ketiga terburuk di antara negara-negara maju untuk perempuan pekerja selama dua tahun berturut-turut. Hal ini menurut indeks 2024 yang disusun oleh majalah Inggris The Economist.
Berdasarkan indeks glass-ceiling, yang mengukur peran dan pengaruh perempuan dalam angkatan kerja di 29 dari 38 anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Jepang berada di posisi ke-27, diikuti oleh Korea Selatan dan Turki.
Swedia menempati posisi teratas, diikuti oleh Islandia, Finlandia, dan Norwegia, menurut survei tahunan tersebut. Data ini berdasarkan hasil dari pendidikan dan kesenjangan upah gender hingga cuti orang tua berbayar dan representasi politik di Jepang kurang.
Meskipun ada tren positif dalam pendidikan, partisipasi tenaga kerja tetap rendah bagi perempuan, yang memengaruhi kemajuan karier dan kesenjangan upah gender.
Upah rata-rata untuk perempuan 11,4 persen lebih rendah daripada upah untuk laki-laki, dengan kesenjangan yang semakin lebar di negara-negara seperti Jepang dan Australia.
Survei tersebut mengatakan tingkat representasi perempuan dalam politik mencapai 34 persen secara keseluruhan, dengan Inggris melihat porsi kursi perempuan di parlemen meningkat dari 35 persen menjadi 41 persen setelah pemilihan umum tahun lalu.
Mengenai Jepang, hanya 16 persen anggota parlemennya adalah perempuan. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan negara lainnya.
Mengenai cuti orang tua berbayar, Jepang dan Korea Selatan "memiliki kebijakan cuti ayah yang paling dermawan di OECD," kecuali "sedikit ayah baru yang memilih untuk tinggal di rumah."
Sementara itu, Selandia Baru adalah "negara yang paling maju," naik delapan peringkat ke posisi kelima bersama Prancis dan Portugal. Inggris dan Kanada berada di posisi ke-14 dan Italia di posisi ke-16, sementara Amerika Serikat berada di posisi ke-19.
Baca Juga: Badai PHK Terjang AS! 172 Ribu Pekerja Kena Lay Off, Terbanyak dari PNS
Survei tersebut menemukan bahwa representasi perempuan secara keseluruhan di jajaran direksi perusahaan meningkat menjadi 33 persen dari 21 persen pada tahun 2016, dengan laki-laki dan perempuan di Inggris, Prancis, dan Selandia Baru hampir setara dalam hal posisi direksi perusahaan yang dipegang.
Berita Terkait
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
5 Smartwatch di Bawah Rp400 Ribu untuk Pekerja: Fitur Mewah, Harga Ramah
-
Tuntut Revisi UMSK 2026, Buruh Kritik Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Hentikan Pencitraan di Medsos
-
XD Jepang Midorikawa/Saito Resmi Berpisah, Ada Kekecewaan yang Terungkap
-
OJK Lirik Pekerja Informal untuk Masuk Dana Pensiun
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian Dana Bergulir di Provinsi Bali
-
Dongkrak Produksi Minyak di Papua, SKK Migas dan Petrogas Mulai Injeksi Kimia di Lapangan Walio
-
Menperin Minta Insentif Otomotif ke Menkeu
-
Barcelona dan BRI Kolaborasi, Bayar Cicilan di BRImo Bisa Ketemu Lamine Yamal
-
IHSG Menutup 2025 di Level Tertinggi, OJK Buka Rahasia Pasar Modal RI yang Solid
-
Catatan Akhir Tahun, Aktivitas Industri Manufaktur RI Melambat
-
Cicilan HP ShopeePayLater vs Kredivo, Mana yang Lebih Murah
-
Pemerintah Tegaskan Impor Daging Sapi untuk Industri Bukan Kosumsi Masyarakat
-
Catatan Akhir Tahun: Waspada Efek 'Involusi' China dan Banjir Barang Murah di Pasar ASEAN
-
Pencabutan Insentif Mobil Listrik Perlu Kajian Matang di Tengah Gejolak Harga Minyak