Wacana legalisasi kasino di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang dari berbagai aspek. Belajar dari pengalaman negara lain seperti UEA dan Malaysia dapat memberikan perspektif yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
Kajian mendalam mengenai potensi peningkatan devisa negara, dampak sosial dan agama, serta efektivitas penegakan hukum menjadi krusial sebelum keputusan final diambil. Pemerintah perlu menimbang secara cermat antara potensi keuntungan ekonomi dengan risiko sosial yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama mayoritas penduduk Indonesia.
Fokus pada pemberantasan judi daring yang merugikan masyarakat luas juga harus tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari keputusan terkait legalisasi kasino di wilayah terbatas.
Berita Terkait
-
Kebanjiran Stok, Negara Tetangga Siap-siap Icip Beras dari Indonesia
-
Bakal Berduel Lawan Cape Verde, Timnas Malaysia Belum Mampu Samai Level Uji Coba Indonesia
-
Bergabung dengan Timnas Malaysia, Apa yang Menjadi Kelebihan Gabriel Palmero?
-
Blokir Situs Tak Cukup! Ini 7 Fakta Kenapa Judi Online Tetap Merajalela
-
Kerugian Judi Online di Indonesia Bisa Tembus Rp 1.000 Triliun hingga Akhir 2025
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Kini Tak Terelakkan Lagi
-
Banjir Karawang, Peruri Kirim Bantuan Logistik
-
Danantara: Tender Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di 4 Daerah Diumumkan Februari
-
Menangis di DPR, Dirut PLN Ungkap Dahsyatnya Kerusakan Infrastruktur Listrik di Aceh
-
Intip Gaji Syifa, WNI yang Viral Gabung Tentara Militer AS
-
Dari Pinjam Tetangga ke Pinjol, Tradisi Baru Jelang Ramadan
-
Target Harga BBCA Usai Sahamnya Ambles Hari Ini
-
Pulihkan Layanan Dasar, Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Sanitasi Pascabencana di Aceh Tamiang
-
Juli Mulai Jual Beli, Proyek Pipa Gas Cisem II Ditargetkan Rampung Maret 2026
-
Indonesia-Inggris Resmi Teken Kemitraan Strategis EGP di London