Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kesiagaannya dalam menghadapi berbagai risiko global, termasuk potensi dampak dari serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, yang dapat memengaruhi perekonomian domestik.
Untuk memitigasi risiko tersebut, Kemenkeu telah menyiapkan langkah-langkah strategis dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam dampak (shock absorber) dari peristiwa tak terduga.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kondisi global secara reguler.
Pemantauan ini dilakukan melalui koordinasi erat lintas kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian dan sektor keuangan Indonesia.
"Pemerintah terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik, dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber," tegas Deni dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Meskipun adanya ketegangan global, Deni menyatakan bahwa tekanan dalam sepekan terakhir masih berada dalam rentang yang aman. Ia memastikan bahwa kondisi ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan di dalam negeri, termasuk kinerja fiskal.
Mengenai lonjakan harga minyak dan dampaknya terhadap inflasi akibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Deni menyebut bahwa hal ini dapat diredam melalui subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah. Ia mengklaim bahwa masih terdapat ruang fiskal yang cukup untuk menyerap risiko inflasi domestik melalui kebijakan tersebut.
"Level harga minyak terkini masih berada di bawah asumsi yang digunakan untuk APBN 2025 yaitu di US$ 82 per barel. Harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di US$ 77,27 (eop) dan rata-rata year to date ICP masih di bawah US$ 73 per barel sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi," jelas Deni.
Deni menekankan pentingnya sinergi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi risiko inflasi. Sinergi ini juga melibatkan koordinasi dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Selain itu, pemerintah terus memperkuat sektor-sektor strategis domestik agar lebih tangguh dalam menghadapi guncangan eksternal.
Baca Juga: Dubes Iran: Rudal yang Ditembakkan ke Israel Jenis Lama, Kami Sedang Cuci Gudang
"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional, serta melindungi daya beli masyarakat agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Deni.
Sebelumnya Amerika Serikat (AS) resmi menyerang Iran dengan membombardir tiga situs nuklir negara Islam tersebut, Minggu (22/6/2025).
Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS telah melakukan serangan yang sangat berhasil terhadap tiga lokasi nuklir di Iran, yakni situs Natanz, Isfahan, dan Fordow. "Ini adalah momen bersejarah bagi AS, Israel, dan dunia. Iran sekarang harus setuju untuk mengakhiri perang ini," tulis Trump di Truth Social.
Israel mengatakan "berkoordinasi penuh" dengan AS dalam merencanakan serangan tersebut.
Sejumlah pejabat Iran mengonfirmasi fasilitas nuklir mereka diserang tetapi membantah serangan AS menyebabkan kerusakan dahsyat.
Serangan AS tersebut menandai eskalasi signifikan dalam perang yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel.
Jenderal Dan Caine, ketua kepala staf gabungan militer AS, mengatakan Operasi Midnight Hammer melibatkan 125 pesawat militer AS termasuk tujuh pesawat pengebom siluman B-2.Tiga fasilitas nuklir menjadi sasaran: Fordo, Natanz, dan Isfahan.
Caine mengatakan pesawat pengebom berangkat dari AS selama 18 jam. Beberapa pesawat menuju Pasifik sebagai "pengalih perhatian". Adapun kelompok penyerang yang sebenarnya terdiri dari tujuh pesawat pengebom B-2 menuju Iran.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
MSCI Tunda Keputusan, Ini Sinyal Bahaya yang Harus Diwaspadai IHSG
-
WSKT Siap Garap Tol Yogyakarta-Bawen Senilai Rp2,1 T, Pangkas Waktu Tempuh Jadi 1 Jam
-
Pelaku Logistik Kompak Dukung Konsolidasi, Targetkan Ongkos Distribusi Lebih Murah
-
Kabar Baik dari MSCI! Indonesia Tetap Emerging Market, OJK Bidik Lebih Banyak Investor Asing
-
Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?