Suara.com - Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni meminta pemerintah tidak mengalihkan fokus masalah LPG 3 kg dengan kebijakan satu harga. Menurutnya, permasalahan krusial LPG 3 kg selain pasokan yaitu isi gas.
Pelaku usaha warteg, bilang Mukroni, kerap sekali mendapatkan isi gas LPG 3 kg yang tidak sesuai, sehingga pemakaiannya cepat habis.
"Karena memang ini bagi teman-teman ini kan kadangkala ukuran 3 kg, ini kan juga belum tentu gitu kan. Ada yang katanya kurang dari 3 kg apa," ujarnya saat dihubungi Suara.com, Jumat (4/7/2025).
Mukroni menyebut, jika memang isi gas dalam LPG 3 kg tidak sesuai, maka akan merugikan pelaku usaha warteg. Pasalnya, pemilik warteg akan mengeluarkan dana yang besar untuk membeli LPG 3 kg lebih banyak.
"Kita kan nggak mungkin lah gitu kan harus nimbang-nimbang. Karena kita yakin bahwa percaya bahwa pemerintah sudah memberikan suatu kebijakan," ucapnya.
Maka dari itu, Mukroni mengingatkan, pemerintah untuk menjaga kuantitas hingga kualitas terlebih dahulu, sebelum menerapkan kebijakan LPG 3 kg satu harga.
"Jadi kebijakan ini bagu biar mempermudah inilah pengusaha warteg untuk mendapatkan harga yang sesuai. Terus kuantitas gitu kan," bebernya.
Stok LPG 3 Kg Dijaga
Mukroni menyatakan, dibanding mengurusi satu harga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia harusnya bisa memastikan pasokan LPG 3 kg tidak langka.
Baca Juga: LPG 3 Kg Satu Harga Tak Cukup, Kebocoran Subsidi Bisa Makin Menganga jika Pengawasan Lemah?
Ia menegaskan, LPG 3 kg sangat vital bagi kelangsungan bisnis dari para pelaku usaha warteg. Sebab, jika tak ada energi, maka tidak bisa menyajikan masakan yang dijual ke masyarakat.
"Bener nggak itu penyeragaman ini nanti akan menimbulkan dampak, harus dimatangkan gitu kan. Dengan kebijakan ini, tapi dampaknya justru semakin langka, semakin susah gitu," sebut Mukroni
"Jadi artinya kebijakan ini tujuan untuk mempermudah itu kan sangat diapresiasi oleh teman-teman dari pegagang warteg," sambungnya.
Mukroni menuturkan, selisih harga LPG 3 kg yang dialami pelaku usaha warteg di Jabodetabek hanya sebesar Rp 1.000 - Rp 5.000 saja. Namun, ia menyoroti, pelaku usaha yang diluar Pulau Jawa yang kerap sekali kesulitan mendapatkan pasokan LPG 3 Kg.
"Ya itu banyak informasi juga agak susah mendapatkan LPG 3 Kg," ucap dia.
Dalam hal ini, Mukroni kekinian menunggu kejelasan wacana kebijakan tersebut. Jangan sampai, tambahnya, kebijakan ini yang menjadi sia-sia karena, pasokan LPG 3 kg yang kosong.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal
-
Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU