Suara.com - Publik kembali dikejutkan dengan terbongkarnya praktik beras oplosan, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar, Alfamidi, dan Japfa.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri tengah membongkar dugaan praktik curang pengoplosan beras premium, dengan beras berkualitas lebih rendah yang melibatkan sejumlah produsen ternama di tanah air.
Satgas Pangan telah memanggil dan memeriksa empat produsen besar pada Kamis, 10 Juli 2025 lalu.
Keempat perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya (BPR), dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Pemeriksaan ini dilakukan menyusul temuan adanya 26 merek beras premium yang beredar di pasaran terindikasi tidak sesuai dengan standar mutu yang tertera pada kemasannya.
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, membenarkan proses penyelidikan yang tengah berjalan.
"Betul, masih dalam proses pemeriksaan," ujar Helfi saat dikonfirmasi pada Senin, 14 Juli 2025.
Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, yang membayar harga premium untuk kualitas yang tidak semestinya, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap industri pangan nasional.
Dugaan pelanggaran yang didalami penyidik mencakup berbagai tindak pidana serius, mulai dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana Perdagangan, Tindak Pidana Pangan, hingga dugaan pemalsuan dokumen.
Baca Juga: Mentan Amran: Saya Sikat Habis Mafia Pangan! Pupuk Palsu, Minyak Goreng Oplosan, Beras Oplosan
Masyarakat sebagai konsumen perlu waspada dan mengetahui merek-merek apa saja yang masuk dalam radar penyelidikan Satgas Pangan Polri.
Berikut adalah daftar 26 merek beras premium yang diduga dioplos, dikelompokkan berdasarkan produsennya:
Wilmar Group
Grup perusahaan agribisnis ini dikenal dengan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Beberapa merek berasnya yang kini diselidiki adalah:
- Sania
- Sovia
- Fortune
- Siip
PT Food Station Tjipinang Jaya
Sebagai salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang pangan, sejumlah merek populer dari perusahaan ini turut diperiksa, di antaranya:
Tag
Berita Terkait
-
Mentan Amran: Saya Sikat Habis Mafia Pangan! Pupuk Palsu, Minyak Goreng Oplosan, Beras Oplosan
-
Satgas Pangan Polri Periksa Lagi Produsen Beras Nakal, Pemerintah Jamin Stok Aman
-
Petinggi PT Food Station Tjipinang Diperiksa Polisi, Benarkah BUMD DKI Jual Beras Oplosan?
-
Deretan Merek Beras Oplosan Ternama dari 4 Produsen Besar
-
Beras Oplosan Rp100 Triliun: Bukti Kegagalan Sistem Pangan Nasional
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
Terkini
-
Akhirnya IHSG Tembus Level 9.000, Apa Pemicunya?
-
PLTP Lumut Balai Unit 3 Dieksekusi, Mulai Beroperasi pada 2030
-
IPC Terminal Petikemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs Sepanjang 2025
-
Rupiah Bangkit ke Rp16.865 Per Dolar AS, Putus Tren Pelemahan Berturut-turut
-
Ancaman Krisis Iklim, Menko Airlangga Ungkap Produksi Padi Sempat Anjlok 4 Juta Ton
-
Mengapa Proyek Monorel Jakarta Gagal Terbangun?
-
KLH Akan Gugat Perdata 6 Perusahaan Terkait Banjir Sumatera, Kejar Ganti Rugi Triliunan Rupiah
-
Usai Bea Cukai, Purbaya Kini Ancam Pegawai Pajak: Rotasi ke Tempat Terpencil hingga Dirumahkan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Ada Bantuan Hukum ke Pegawai Pajak, Purbaya Klarifikasi: Masih Pegawai, Tak Ada Intervensi