Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memicu diskusi publik setelah menyamakan pembayaran pajak dengan zakat dan wakaf.
Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025, ia menyebut bahwa ketiga hal ini memiliki manfaat serupa, yaitu mengalirkan kembali harta kepada mereka yang membutuhkan.
"Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan," ujarnya.
Menurut mantan pejabat Bank Dunia tersebut, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat disalurkan melalui berbagai program pemerintah untuk membantu kelompok menengah ke bawah.
Ia mencontohkan, di bidang pendidikan, pemerintah telah meresmikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu dengan fasilitas asrama dan makan gratis.
Di sektor pertanian, ada subsidi pupuk dan bantuan alat pertanian. Sementara di bidang kesehatan, pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit. Semua ini, menurutnya, adalah bentuk pengembalian pajak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, apakah pajak bisa disamakan dengan zakat dan wakaf? Ternyata tidak.
Perbedaan Dasar Zakat dan Pajak Menurut Kajian Fiqih
Pernyataan Sri Mulyani ini memicu perdebatan, terutama dari sisi pandang agama. Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jatim, Kiai Agus H Zahro Wardi, menegaskan bahwa secara fiqih, pajak tidak bisa disamakan dengan zakat.
Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Sama Mulianya Seperti Zakat dan Wakaf
Menurut Kiai yang juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, untuk membantu pembangunan negara.
Sementara zakat adalah ibadah maliyah (harta) yang bersifat spesifik, hanya diwajibkan kepada umat Islam dengan tata cara dan ukuran tertentu.
"Oleh sebab itu, menurut kacamata fiqih tidak bisa jika membayar pajak sama dengan zakat atau zakat ini bisa diniati untuk membayar pajak," ungkap Gus Zahro, dikutip melalui NU Online.
Ia juga menjelaskan bahwa zakat memiliki makna ibadah yang suci, di mana harta yang dikeluarkan berfungsi untuk membersihkan harta secara keseluruhan dari hal-hal yang tidak jelas (syubhat) serta menyucikan hak orang lain yang ada di dalamnya.
Perbedaan Utama Antara Zakat dan Pajak
Untuk memahami lebih dalam, ada beberapa perbedaan fundamental antara zakat dan pajak yang perlu diketahui, di antaranya:
Berita Terkait
-
Sindir Telak Pajak Amplop Kondangan, Furry Setya Pilih Jadi Orang Gila: Nggak Begitu Berisiko!
-
Pajak Naik 1000 Persen, Warga Cirebon Syok Ditagih Rp65 Juta: Kalau Pati Bisa, Kenapa Kami Tidak?
-
Gema Samin Surosentiko: Perlawanan Warga Pati Lawan PBB Jadi Sinyal Bahaya Bagi Penguasa
-
Inikah 'Beban Negara' yang Dimaksud Sri Mulyani? Viral Guru Terjang Hujan Demi Murid
-
Tidak Hanya Pati, Pajak PBB Cirebon, Bone, dan Jombang Juga Naik Hingga 1.200 Persen
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Mengapa Investor Mulai Menjauh dari Indonesia?
-
Pedagang Online Dukung Kewajiban NIB, Tapi Minta Pemerintah Ikut Atur Potongan Komisi E-commerce
-
PNM Borong GCG Awards 2026, Layani 23,3 Juta Perempuan Prasejahtera hingga Mei
-
Neraca Perdagangan Indonesia Defisit 1,61 Miliar Dolar AS pada Mei 2026, BI Bakal Lakukan Ini
-
Dirut Pos Indonesia Daud Joseph Secara Tiba-tiba Mundur
-
BBM B50 Resmi Mulai Didistribusikan ke SPBU, Peluncuran Tinggal Tunggu Prabowo
-
Purbaya Lantik Sekaligus 3 Dirjen Baru Kemenkeu, Langsung Kasih Tugas Khusus
-
Anak Buah Menkeu Purbaya: APBN Tekor Rp600 Triliun, Pajak Dana JHT Terpaksa Tetap Dipungut
-
Harga LNG Murah Ternyata Hanya Berlaku di Jawa Barat, Said Iqbal Cari Bahlil
-
Berdayakan Pemuda, Harita Nickel Cetak Operator Bersertifikat dari Pulau Obi