- Pemerintah Terbuka Kolaborasi dengan Siapapun untuk Rumuskan Kebijakan
- Pemerintah Gelontorkan Banyak Porgra Konkret Perkuat Sektor Riil
- Digitalisasi AI Justru Membuka Penciptaan Lapangan Kerja
Suara.com - Pemerintah terbuka terhadap semua pihak dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Terutama soal penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis.
"Kami terbuka untuk usulan-usulan terhadap kebijakan yang bisa membuat penciptaan lapangan kerja dan membuat masyarakat punya kesempatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2025).
Menko Airlangga menyampaikan berbagai program konkret untuk memperkuat sektor riil, mulai dari revitalisasi industri padat karya, stimulus bagi sektor pariwisata, dukungan terhadap perumahan rakyat melalui skema FLPP dan KUR, program Makan Bergizi gratis, Bantuan Subsidi upah, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani, hingga kebijakan terkait ketenagakerjaan.
Seiring dengan masuknya lulusan baru ke pasar kerja, Pemerintah mengusulkan agar perusahaan besar membuka kesempatan magang industri selama 6 bulan dengan pemberian honorarium.
Program tersebut bukan sekadar kerja praktik, melainkan kesempatan nyata bagi para lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan, sekaligus membantu perusahaan dalam menemukan talenta baru yang potensial.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata, sejalan dengan kebijakan pembukaan bandara-bandara internasional baru.
Dunia usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat kawasan wisata unggulan yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada saat yang sama, transformasi digital juga dipacu dengan pemanfaatan kecerdasan buatan yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Digitalisasi, termasuk AI, itu akan memperkerjakan tenaga kerja yang banyak. Nah, oleh karena itu, pengusaha akan mendorong itu. Jadi ini sekarang sebetulnya akselerasinya akan menjadi semakin tinggi. Tadi disampaikan untuk data labeling saja, itu membutuhkan 10 ribu tenaga kerja," imbuhnya.
Baca Juga: Gubernur BI Blak-blakan: Jurus Pamungkas Dongkrak Ekonomi RI di 2026!
Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai program unggulan untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim.
Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan penawaran kerja sama telah dibuka dengan sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga negara-negara Eropa.
Lebih lanjut, komitmen Indonesia di kancah global juga terus diperkuat. Menko Airlangga menyebutkan bahwa IEU-CEPA direncanakan akan ditandatangani pada 23 September 2025 mendatang.
Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan di WTO dalam sengketa biodiesel dan nikel, yang menunjukkan posisi tegas Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Bank Jago Raup Laba Rp86 Miliar di Kuartal I 2026, Naik 42%
-
Selat Malaka Punya Siapa? Indonesia Tidak Bisa Sembarangan Tarik 'Tol Laut' Seperti Ide Purbaya
-
Pemerintah Klaim 30 Persen Peserta Magang Nasional Langsung Direkrut Karyawan
-
OJK Tepis Hoaks Tabungan Masyarakat Digunakan untuk Biayai Program Pemerintah
-
Dari Pesisir Jadi Pusat Industri, KIPP Harita Group Ubah Arah Ekonomi Kayong Utara
-
Momentum Kartini 2026: Pertamina Perkuat UMKM Naik Kelas Lewat Inovasi, Ketahanan, dan Akses Pasar
-
7 Bulan Menjabat, Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Naik Rp18,2 M dan Tak Memiliki Utang
-
Isi Lengkap Candaan Menkeu Purbaya soal Selat Malaka yang Bikin Malaysia dan Singapura Berang
-
Siapa Penguasa Selat Malaka? Malaysia-Singapura Tolak Ide Purbaya Pajaki Kapal
-
Sinergi DPRD dan Harita Group Dorong KIPP Kayong Utara Jadi Motor Ekonomi Baru Daerah