Prabowo Bongkar Borok Tambang Ilegal: Negara Dibobol Rp300 Triliun, 'Emas Baru' Dikeruk Habis!

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap skala kerugian negara yang mengejutkan akibat praktik penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kunjungan kerjanya, Prabowo menyebut angka kerugian dari enam perusahaan saja telah menembus Rp300 triliun.

Temuan ini terungkap setelah aparat penegak hukum menyita enam unit smelter atau fasilitas pemurnian timah yang beroperasi secara liar di dalam kawasan konsesi resmi milik PT Timah Tbk.

"Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total Rp300 triliun," tegas Prabowo dalam wawancara cegat di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara di Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025).

Dari penyitaan tersebut, ditemukan bukan hanya tumpukan logam timah, tetapi juga material logam tanah jarang (LTJ) atau monasit yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di pasar global.

LTJ merupakan komponen vital dalam industri modern, mulai dari elektronik, kendaraan listrik, hingga teknologi pertahanan, menjadikannya sebagai "emas baru" dunia.

Prabowo merinci bahwa nilai barang sitaan dari keenam smelter tersebut sudah sangat besar, bahkan sebelum nilai monasit dihitung secara penuh.

"Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6 triliun-Rp7 triliun," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Nilai ini diperkirakan akan melonjak drastis setelah puluhan ribu ton monasit yang ditemukan dihitung nilainya. Presiden memberikan gambaran betapa berharganya komoditas ini.

Baca Juga: Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae

"Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar. Monasit total ditemukan puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton," ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan awal inilah, potensi kerugian negara akibat penjarahan sumber daya alam tersebut diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak lagi memberi ampun bagi para pelaku tambang ilegal dan penyelundup kekayaan alam Indonesia.

Ia menyatakan praktik lancung semacam ini harus dihentikan karena menyangkut kedaulatan ekonomi bangsa.

Sebagai informasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan jantung kekayaan mineral Indonesia. Wilayah ini menyimpan 91 persen cadangan timah nasional dan sekitar 95 persen potensi logam tanah jarang jenis neodymium, cerium, dan lanthanum.

Sebagai tindak lanjut, keenam smelter timah ilegal yang telah disita negara tersebut kini akan diserahkan pengelolaannya kepada PT Timah untuk dioperasikan bersama masyarakat setempat.