Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya

Suara.com - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir. Usai pertemuan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan dirinya dan seluruh Kepala Daerah yang hadir menolak rencana Menkeu Purbaya melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD).

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong," kata Muzakir di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dia mengatakan untuk Provinsi Aceh, TKD yang kena sunat mencapai 25 persen pada 2026. Dirinya pun berharap agar Menkeu Purbaya membatalkan rencana itu.

"Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan hal yang sama. Dia bilang pemotongan ini berimbas makin sedikitnya belanja infastruktur yang dilakukan daerah.

"Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly.

Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun pada 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tarik Donasi Rp 1.000 per Hari, Purbaya Sebut Bukan dari Pemerintah Pusat