- Purbaya menegaskan prioritasnya adalah memastikan APBN hanya disalurkan untuk program yang jelas dan tepat sasaran.
- Ia bahkan mengaku belum memahami betul konsep pembentukan Family Office, meskipun Luhut Pandjaitan sering membicarakannya.
- Di sisi lain, Luhut Pandjaitan sebelumnya telah memastikan bahwa proyek Family Office ini tetap berjalan di era Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Rencana pendirian Family Office (Wealth Management Consulting/WMC) di Indonesia yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tanggapan tegas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Bendahara Negara itu mempersilakan proyek tersebut berlanjut, asalkan tidak melibatkan uang negara.
Purbaya dengan tegas menyatakan tidak akan mengalihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendirian Family Office, yang bertujuan menarik dana investor kakap global (Ultra High-Net-Worth Individuals/UHNWI) ke Indonesia.
"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya menegaskan prioritasnya adalah memastikan APBN hanya disalurkan untuk program yang jelas dan tepat sasaran. Ia tidak ingin terlibat dalam proyek yang belum sepenuhnya ia pahami konsepnya.
"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja," ucap Purbaya.
Ia bahkan mengaku belum memahami betul konsep pembentukan Family Office, meskipun Luhut Pandjaitan sering membicarakannya. "Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," imbuhnya.
Di sisi lain, Luhut Pandjaitan sebelumnya telah memastikan bahwa proyek Family Office ini tetap berjalan di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini bertujuan mengelola kekayaan investor global agar bersedia menanamkan dananya di Tanah Air.
Luhut menargetkan proyek tersebut bisa beroperasi tahun 2025 ini juga. Ia bahkan telah meminta masukan dari investor global ternama, Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.
Baca Juga: Purbaya Blak-blakan Kondisi Investasi RI: Sudah Puluhan Tahun Kita Tak Bisa Betulin
"Ya kita harap tahun ini harus bisa," ujar Luhut optimis pada akhir Juli lalu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS