-
Menkeu Purbaya menolak penggunaan APBN untuk pendirian Family Office yang diusulkan Luhut.
-
Ia belum memahami konsep Family Office dan tidak terlibat dalam proyek tersebut.
-
Family Office bertujuan menarik investor ultra kaya dan menjadikan Bali pusat keuangan global.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office.
Bendahara negara menegaskan hanya akan mengalokasikan APBN untuk program yang jelas dan tepat sasaran. Namun, ia tetap mempersilakan bila rencana tersebut dijalankan.
"Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor," tutur Purbaya i Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya juga mengaku belum memahami konsep pembentukan Familiy Office di Indonesia walaupun Luhut Pandjaitan sudah membicarakannya sejak awal tahun ini.
"Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," imbuhnya.
Lantas, apa itu Family Office yang diusulkan oleh Luhut Pandjaitan?
Apa Itu Family Office?
Family Office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan merujuk pada sebuah inisiatif untuk mendirikan pusat layanan manajemen kekayaan (Wealth Management Consulting/WMC) di Indonesia, khususnya di Bali.
Ini adalah perusahaan eksklusif yang melayani keluarga super kaya. Tugasnya bukan cuma mengurus uang dan investasi, tapi juga membantu merancang masa depan, mengelola aset properti, hingga mengatur urusan harian seperti pendidikan anak atau perjalanan keluarga.
Gagasan ini sudah muncul sejak Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo, dan kini dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Mau Guyur Lagi Dana SAL ke Himbara, BRI-BNI Dapat Berapa?
Juru Bicara DEN menyebut bahwa Family Office merupakan bagian dari transformasi ekonomi Bali dan bukan sekadar proyek eksperimental
Tujuan dari dibangunnya Family Office adalah untuk menarik investasi dari kalangan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global.
Tujuan Utama Family Office di Indonesia
Berikut beberapa tujuan didirikannya Family Office di Indonesia:
1. Menjadikan Bali sebagai pusat keuangan internasional
Luhut ingin menjadikan Bali sebagai hub keuangan yang menarik bagi investor global, mirip dengan model yang diterapkan di Singapura atau Swiss
2. Menarik dana asing tanpa beban pajak tinggi
Family Office ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi investor kaya dunia agar bisa menanamkan modal di Indonesia dengan insentif fiskal tertentu.
3. Menyediakan layanan manajemen kekayaan
Family Office akan melayani individu atau keluarga dengan aset besar, membantu mereka mengelola investasi, pajak, perencanaan warisan, dan filantropi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!
-
Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru