Pemerintah Tarik Utang Hingga Rp 501,5 Triliun, Wamenkeu Ungkap Realisasinya

Suara.com - Pemerintah Indonesia menarik utang hingga Rp501,5 triliun per 30 September 2025.

Angka ini setara dengan 68,6 persen dari total target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni senilai Rp775,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menegaskan bahwa strategi pembiayaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati dan terukur.

"Kami terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kami melakukan secara sangat terukur dan melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). 

Suahasil merinci, sumber pembiayaan utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk valuta asing (valas) dan rupiah.

Di pasar global, Pemerintah sukses menerbitkan SBN dual currency senilai $1,85 miliar AS dan €600 juta Euro. Tingginya minat investor tercermin dari tingkat permintaan (bid) yang mencapai lebih dari $9,4 miliar AS dan €1,2 miliar Euro.

Di pasar domestik, stabilitas SBN Rupiah berhasil dijaga, ditandai dengan tren penurunan imbal hasil (yield). Yield SBN Rupiah 10 tahun turun signifikan, dari 6,98 persen pada awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.

"Penurunan yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita," ujar Suahasil, dikutip dari Antara.

Tren positif ini juga terlihat dari selisih imbal hasil (spread) antara SBN Rupiah 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun yang menyempit.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Klaim Ekonomi Global Mulai Pulih, Tapi Indonesia Perlu Waspada

Spread yang semula berada di kisaran 240-260 basis poin (bps) di awal tahun, kini menyempit menjadi sekitar 206 bps.

Penyempitan spread ini mencerminkan peningkatan tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental dan kondisi ekonomi Indonesia.

Realisasi Pembiayaan Non-Utang untuk Program Prioritas

Selain pembiayaan utang, Pemerintah juga merealisasikan pembiayaan non-utang, yang sebagian besar berbentuk pembiayaan investasi untuk program-program prioritas.

Beberapa realisasi investasi utama per 30 September 2025 meliputi:

• Perumahan: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui BP Tapera sebesar Rp24,7 triliun untuk membiayai 190 ribu unit rumah bersubsidi.
• Pendidikan: Pembiayaan pendidikan sebesar Rp26,7 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program Sekolah Unggul Garuda.
• Ketahanan Pangan: Pembiayaan untuk Perum Bulog senilai Rp22 triliun.

Dengan mengakumulasikan realisasi pembiayaan utang dan non-utang, total pembiayaan anggaran pemerintah per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp458 triliun, atau setara 69,2 persen dari proyeksi akhir tahun sebesar Rp662 triliun.