- Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun 'dibalikin' ke Menkeu Purbaya karena belum terserap utuh.
- BGN sebut kembalikan Rp70 Triliun, Menkeu jelaskan yang ditolak Rp100 triliun.
- Hingga awal Oktober, realisasi anggaran MBG baru 29%.
Suara.com - Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), mencuat menjadi sorotan setelah adanya kebingungan data terkait pengembalian anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan telah mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun karena belum terserap.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi bahwa angka yang dikembalikan adalah Rp100 triliun, yang ironisnya merupakan pengajuan tambahan yang bahkan belum dicairkan atau dialokasikan kepada BGN.
"Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025).
Meski dana tambahan Rp100 triliun itu hanya sebatas pengajuan yang batal, Purbaya menegaskan fokus utamanya adalah pada anggaran Rp71 triliun yang sudah dialokasikan dalam APBN 2025 dan sudah dipegang oleh BGN.
"Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," jelas Purbaya.
Menurut data yang diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, realisasi anggaran MBG per awal Oktober 2025 baru mencapai Rp20,6 triliun dari total pagu Rp71 triliun, atau sekitar 29%. Sementara itu, jumlah penerima MBG sudah menyentuh 31,2 juta orang di seluruh Indonesia.
Menkeu Purbaya pun memastikan akan memantau ketat kinerja BGN hingga akhir Oktober, guna mendorong serapan anggaran program yang dinilainya sangat bagus ini.
Meski serapan tahun ini terhambat, dukungan pemerintah untuk program MBG tahun depan meningkat tajam. Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyebutkan bahwa BGN akan menerima Rp268 triliun untuk tahun 2026. Angka fantastis ini menjadikan BGN sebagai satu-satunya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet, menandakan komitmen kuat pemerintah terhadap program gizi dan kesehatan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan PPN, Ditentukan Akhir Tahun
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Insentif ETF Emas, Bursa Mineral, Hingga Demutualisasi
-
Jumlah Saham HSC Membengkak Jadi 51 Emiten Pasca Pengesahan Aturan Baru BEI
-
Rombak Aturan Pasar Modal, OJK Target Demutualisasi Tuntas September 2026
-
Saham HSC Dilarang Masuk LQ45, Puluhan Emiten Jumbo Kena Dampak!
-
Analis Sebut IHSG Seharusnya Jauh Lebih Tinggi, Ini Alasannya
-
Purbaya Minta Investor Beli Saham dan Jual Dolar, Klaim Ekonomi RI Mulai Diakui Internasional
-
Purbaya Girang S&P Pertahankan Rating Indonesia: Bukan Indonesia Cemas tapi Indonesia Emas
-
Inflasi Juli 2026 Naik ke 3,34%, Tiket Pesawat hingga Harga Beras Jadi Pemicu
-
Amman Mineral Bidik Produksi 16 Ton Emas dan 162.000 Ton Tembaga di 2026
-
Alasan Pemerintah Optimis Inflasi Mereda, Mendagri Singgung Harga BBM