- Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun 'dibalikin' ke Menkeu Purbaya karena belum terserap utuh.
- BGN sebut kembalikan Rp70 Triliun, Menkeu jelaskan yang ditolak Rp100 triliun.
- Hingga awal Oktober, realisasi anggaran MBG baru 29%.
Suara.com - Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), mencuat menjadi sorotan setelah adanya kebingungan data terkait pengembalian anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan telah mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun karena belum terserap.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi bahwa angka yang dikembalikan adalah Rp100 triliun, yang ironisnya merupakan pengajuan tambahan yang bahkan belum dicairkan atau dialokasikan kepada BGN.
"Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025).
Meski dana tambahan Rp100 triliun itu hanya sebatas pengajuan yang batal, Purbaya menegaskan fokus utamanya adalah pada anggaran Rp71 triliun yang sudah dialokasikan dalam APBN 2025 dan sudah dipegang oleh BGN.
"Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," jelas Purbaya.
Menurut data yang diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, realisasi anggaran MBG per awal Oktober 2025 baru mencapai Rp20,6 triliun dari total pagu Rp71 triliun, atau sekitar 29%. Sementara itu, jumlah penerima MBG sudah menyentuh 31,2 juta orang di seluruh Indonesia.
Menkeu Purbaya pun memastikan akan memantau ketat kinerja BGN hingga akhir Oktober, guna mendorong serapan anggaran program yang dinilainya sangat bagus ini.
Meski serapan tahun ini terhambat, dukungan pemerintah untuk program MBG tahun depan meningkat tajam. Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyebutkan bahwa BGN akan menerima Rp268 triliun untuk tahun 2026. Angka fantastis ini menjadikan BGN sebagai satu-satunya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet, menandakan komitmen kuat pemerintah terhadap program gizi dan kesehatan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan PPN, Ditentukan Akhir Tahun
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS